Reuni Picu Perceraian, Ini Kata Ketua PN Padang

Padang - Acara reuni merupakan salah satu indikator terjadinya perceraian yang mendominasi kasus perceraian saat ini hal ini terbukti pada kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Agama Kota Padang saat ini.

Hal ini diungkapkan Ketua Pengadilan Agama Kota Padang, Nursal, kepada awak media baru-baru ini.

Pada emansipasi atau zaman modern ini, wanita tidak takut lagi diceraikan, karena mereka sudah mempunyai kemampuan dalam segala hal. Mereka tidak tergantung dengan kaum  laki-laki dalam usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosialnya. 

Merujuk pada hal di atas wanita sudah tidak ada lagi rasa hormat dan takut terhadap pasangannya ini dibuktikan dengan banyaknya kaum perempuan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

Pengadilan Negeri Agama Kota Padang mencatat terjadinya lonjakan angka perceraian pascalebaran Idul Fitri 2023. Penyebab perceraian beragam, tetapi yang menjadi pemicunya adalah acara reuni.

“Pasca lebaran 2023, Pengadilan Agama menangani angka perceraian hingga mencapai 100 pasangan per hari. Hal ini berbeda sebelumnya, sebelum lebaran 2023 Pengadilan Agama mengurusi hanya 60 kasus perceraian saja setiap hari,” jelas Nursal.

Menurut Sosiolog Universitas Negeri Padang Eka Asih Febriani mengatakan, maraknya perceraian saat ini dipicu oleh acara reuni, hal inilah yang menjadi salah satu pemicu kasus ini.

Menurut Eka Asih, tidak semua acara-acara reuni bisa menimbulkan atau menciptakan perselingkuhan, dan bukanlah faktor utama masalah perceraian tersebut.

Menurutnya, faktor utama terjadinya perceraian adalah ketidakmampuan pasangan dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Disinggung banyaknya perempuan yang mengajukan perceraian, Eka Asih menilai, pada saat ini perempuan dalam kehidupan modren mempunyai fungsi ganda; mengurus rumah tangga dan bekerja.

Dipicu dengan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), gagalnya usaha dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi adalah faktor utama penyebab terjadinya perceraian.

Hal ini disampaikan Eka Asih Febriani menambahkan, dengan acara reuni, individu kembali mengenali lingkungan sosialnya yang dahulu.

Acara reuni membuat terjadinya kembali interaksi sosial yang terdahulu, apalagi lingkungan sosialnya terdahulu lebih baik menurutnya, ditambah lagi dalam usaha pemenuhan kebutuhan ekonominya jauh lebih baik lagi dibanding diri pasangannya.

Perselingkuhan akan dimulai dengan proses kekaguman kepada individu lain (lawan jenis), yang berawal dari saling curhat dan berlanjut pada hubungan yang lain, jelasnya. (Andy)

Komite IV DPD RI Dorong PNM dan Pegadaian, Leonardy Dukung Sumber Dana Murah

PADANG – Pimpinan Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja Dalam Rangka Pendampingan Mitra Kerja Terkait Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022 yang difokuskan pada pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan lainnya. Hal itu dikatakan Koordinator Kunjungan Kerja Pimpinan Komite IV DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH mengawali pertemuan di Ruang Pertemuan PT PNM Cabang Padang, Senin, 27 November 2022.

“Pada masa sidang ini salah satu fokus pembahasan Komite IV DPD RI adalah terkait pengawasan Pelaksanaan UU tentang APBN 2022 yang difokuskan pada pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas sambutan PT PNM dan PT Pegadaian serta Bapak/Ibu yang hadir menerima dan berdiskusi dengan Tim Komite IV DPD RI pada hari ini,” ujar Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat itu.

Leonardy dalam hantarannya menjelaskan bahwa dalam pertemuan ini, Komite IV DPD RI ingin mengetahui sejauh mana realisasi PT PNM dan Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan kredit ultra mikro (UMI) ke masyarakat di Sumatera Barat. Apalagi sesuai dengan fungsi Komite IV DPD RI sebagai alat kelengkapan DPD RI yang membidangi APBN, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pajak dan pungutan lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga keuangan, koperasi dan UKM, serta statistik. Juga ingin didengar tentang bagaimana kendala yang dihadapi dalam penyaluran UMi di Sumatera Barat dan kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam mengajukan pembiyaan UMi.

Ketua Komite IV DPD RI, Hj. Elviana, M.Si., dalam sambutannya juga mengucapkan terimakasih kepada PT PNM yang telah mengakomodir pertemuan tersebut. “Kunjungan ini merupakan kunjungan Komite IV DPD RI dengan berbagai latar belakang anggota yang hadir. Oleh karena itu, Pimpinan Komite IV DPD RI berpendapat untuk melakukan forum yang lebih kecil dan pindah provinsi untuk mendalami fungsi DPD RI sebagai pengawas APBN dan pengawas kebijakan pemerintah di bidang keuangan perbankan,” ungkap anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jambi itu. 

Dikatakannya, hal ini didorong oleh keinginan memahami dan mendukung program ekonomi daerah dan melibatkan masyarakat daerah. Elviana menyebutkan Komite IV DPD RI meminta penjelasan, meminta masukan, menerima harapan dari PT PNM dan PT Pegadaian agar pembiayaan Ultra Mikro (UMi)  ini benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Menurut Elviana, pinjaman UMi sejak diluncurkan pada 2017 hingga akhir tahun 2021 sudah dimanfaatkan oleh 5,3 juta debitur dan jumlah kredit yang disalurkan sebesar lebih dari Rp18 triliun. Pusat investasi pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan telah mencatat pembiayaan UMi ini lebih dari Rp6 triliun dengan total debitur 1,5 juta. Karakteristik penyalur UMi yaitu PT Pegadaian dengan Kreasi UMi dan PT PNM dengan program Mekaar perlu didalami agar semakin meningkatkan ekonomi penerimanya dan perlu terus dilaksanakan inovasi baru agar kredit pembiayaan UMi lebih murah. Elviana bersama Anggota Tim Komite IV DPD RI juga memberikan pertanyaan, penguatan dan dukungan yang diperlukan dengan menyebutkan data dan informasi yang telah mereka dapatkan dari masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Executive Vice President Bisnis I PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM), Sasono Hartanto menyampaikan PNM berkomitmen membantu pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha dengan diberikannya pinjaman modal usaha dan pelatihan pemberdayaan untuk nasabah PNM. Ia berharap PNM terus tumbuh, peduli, dan menginspirasi seluruh pelaku usaha di Indonesia untuk membangun perekonomian kerakyatan yang lebih maju.

“Hingga 31 Oktober 2022, PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp184.700.000.000 kepada nasabah PNM Mekar yang berjumlah 13.200.000 nasabah. Hingga saat ini, PNM memiliki 4213 kantor layanan PNM Mekar dan 688 kantor layanan PNM ULaMM di seluruh Indonesia yang melayani UMKM di 34 provinsi, 513 kabupaten/kota, dan 6.634 kecamatan,” jelas Sasono Hartanto.

Pemaparan Sasono ditambahkan oleh Pimpinan Cabang PNM Cabang Padang, Yulia Fitria Yohanes bahwa hingga 22 November PNM Cabang Padang memiliki 325.000 nasabah. Saat ini ada 91 cabang Mekar yang kondisi tunggakannya per Oktober 2022 sebesar 0,27%. 

Perempuan yang dipanggil Meri ini menjelaskan kondisi-kondisi nasabah dan kendala yang dihadapi serta usulan agar makin banyak masyarakat yang menjadi nasabah PNM. Meri juga mengakui ada yang beranggapan pinjaman PNM kadang disamakan dengan rentenir karena margin yang cukup tinggi dibanding bank. “Butuh dukungan DPD RI untuk mendapatkan dana murah, agar PNM bisa memberikan pinjaman dengan margin yang bisa bersaing dengan lembaga keuangan lain,” harapnya.

Juga diungkapkan mereka sebenarnya nasabah PNM adalah sebarannya lebih banyak di Pulau Jawa. Sehingga, region yang ada di PNM sudah menggambarkan sebaran kepadatan nasabah. Region I di Sumatera, Region II berada di Jawa Barat dan Jakarta, Region III ada di Jawa Tengah dan Kalimantan, Region IV di Jawa Timur, dan Region V adalah Bali dan Wilayah Indonesia Timur. Hal ini dikarenakan di luar pulau Jawa, masyarakat miskin banyak namun tersebar sehingga sulit dilakukan pengelompokan atau clustering.

Sementara itu, Pimpinan Wilayah II Pegadaian Pekanbaru, Maryono menyampaikan pegadaian juga memiliki penyaluran skema gadai sebesar 82% dan mikro sebesar 18%, dengan 82% konvensional dan syariah sebesar 18%. Untuk Sumbar, terdiri dari enam cabang di Padang yaitu Tarandam, Ulakkarang, Bukittinggi, Tapi Banda, Ujung Gurun, dan Solok. Total pencapaian sebesar Rp1.780.000.000 untuk nasabah mikro dengan 410 rekening dan Rp3.870.000.000 KUR Syariah dengan 440 rekening penyaluran selama enam bulan.

Baik PT PNM dan PT Pegadaian juga menyampaikan keunggulan-keunggulan program yang mereka lakukan. Mereka pun berharap dukungan dan penguatan-penguatan yang diperlukan agar mereka lebih sukses dalam menyalurkan UMi dan lebih banyak masyarakat Indonesia yang merasakan manfaat dan kemudahan pembiayaan kredit UMi.

Dukungan DPD RI

Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH memberikan apresiasi atas pencapaian outstanding PNM yang capaiannya di atas Rp1 triliun rupiah. Artinya, PT PNM Cabang Padang sudah sukses dalam menjalankan tugas-tugas dan misinya. Ini tidak terlepas dari kepemimpinan PT PNM Cabang Padang, Yulia Vitri Yohannes yang akrab dipanggil Meri. 

“Saya harap Pak Sasono Hartanto mempertahankan Buk Meri untuk memimpin cabang ini beberapa tahun lagi. Sumatera Barat masih butuh pembinaan dan pendampingan beliau dalam memulihkan pereknomian di daerah ini,” harap pria yang sudah empat kali berturut-turut dipercaya sebagai Ketua Badan Kehormatan DPD RI tersebut.

Jawaban Kepala PNM Cabang Padang bahwa PNM meminjamkan dana yang bersumber dari pendapatan dari pembiayaan dan atau sumber lain yang sah menyebabkan bunga pinjaman atau margin keuntungannya lebih tinggi dari yang diberikan oleh perbankan, menurut Leonardy hal ini menjadi masuk akal.

“Sebagaimana penjelasan yang diberikan tadi, PNM memberikan diklat-diklat untuk membina pelaku usaha baru yang menjadi nasabahnya. PNM Juga melakukan pendampingan. Dan itu menjadi biaya tambahan dan logis jika kewajiban bayar nasabah lebih tinggi. Jadi ini menepis anggapan PNM itu tak ubahnya seperti  rentenir,” ungkapnya lagi.

Juga ditegaskannya, ini harus disosialisasikan dan perlu dipikirkan mekanisme aturan dan sumber pendanaan murah hingga pinjaman di PT PNM bisa bersaing dengan perbankan sehingga membantu kelompok masyarakat yang sangat butuh biaya untuk menemukan dan memulai usaha karena sangat mendukung upaya pemerintah memulihkan ekonomi dan mengurangi kelompok miskin ekstrim. Apalagi saat ini masih banyak pelaku usaha ultra mikro yang belum mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Berkaitan dengan cabang pegadaian, Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH menanyakan tentang Kantor Pegadaian Cabang Kota Pariaman. Karena di paparan yang disampaikan, tidak ada keterangan berkaitan dengan kantor tersebut, padahal itu diinisiasi oleh pimpinan PT Pegadaian yang berasal dari Sumbar.

“Di paparan tadi, tidak ada cabang pegadaian di Kota Pariaman. Sedangkan saya ikut terlibat juga dalam pembangunannya dulu,” ungkap Leonardy.

Menjawab hal tersebut, Maryono menerangkan bahwa sejak tahun 2017 kantor cabang pegadaian Kota Pariaman di-downgrade menjadi kantor unit. “Namun, kantor unit Kota Pariaman masih besar dan megah. Secara operasional saja yang kini mengalami downgrade menjadi kantor unit yang berada dibawah cabang Tapi Banda,” jelas Maryono.

Dalam kunker ini hadir Ketua Komite IV DPD RI, Hj. Elviana, M.Si., Executive Vice President Bisnis I PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Sasono Hartanto, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakota, SH., MH., Wakil Ketua Komite IV DPD RI, K.H. Ir. Abdul Hakim, MM., Koordinator Kunker dan Anggota Komite IV DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH., Kepala Divisi PB I PT PNM, Puji Rianto, Kepala Divisi Produk Mikro Fidusia PT Pegadaian, Mufri Yandi, Pimpinan Cabang PNM Cabang Kota Padang, Yulia Fitria Yohanes, Pemimpin Wilayah Kanwil II PT Pegadaian, Maryono, dan Wakil Pemimpin Cabang PNM Cabang Padang, Setyo Nugroho Indartanto. (*)

Kapuspen Kemendagri : Struktur Biro Adpim Sumbar Bagus, Maksimalkan Peran dan Fungsinya

Jakarta - Membangun image positif kinerja pimpinan merupakan sesuatu hal yang menjadi penting dalam menjalankan tugas, fungsi dan peran Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) yang berada di sekretariat daerah. Karena Biro Adpim menjalankan pelayanan pimpinan bagaimana menjaga wibawa, dan kharismatik citra pimpinan sebagai lambang daerah yang melekat dalam dirinya. 

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs. Beni Irwan, MSi, MA ketika memberikan pandangan dalam audiensi tim Biro Adpim Setdaprov Sumbar di ruang kerjanya di Kemendagri Jakarta, Jum'at 25 Juni 2021.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bagian Protokol mewakili Biro Adpim Kemendagri, Drs.M.S.Iskandar, MSi, Kabag Materi dan Komunikasi Pimpinan (Makopim) Biro Adpim Setdaprov Sumatera Barat, Zardi Syahrir, SH.MM, Kasubag Materi Pimpinan Dra. Dirse Novera, MM  dan staf Makopim Yessi. 

Benni Irwan lebih lanjut menyebutkan, struktur Biro Adpim yang ada di Sumbar sudah berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2011 tentang  Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementeri Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang akan direvisi serta pemerdagri nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. 

"Biro Adpim Provinsi Sumbar sudah begitu bagus dengan susunan struktur organisasi, ada bagian Makopim yang membrending kinerja menjaga image keluar bersama media, ada bagian Protokol menjaga image tampilan pimpinan kedalam dan ada bagian Perencanaan dan Kepegawai lingkup setdaprov termasuk tata usaha biro yang mengelola sdm, sarana prasarana secara internal, maksimalkanlah agar terlihat kinerja baik kedepannya" ujarnya. 

Beni juga katakan, kondisi ini telah memadukan antara peran dan fungsi Puspen dan Biro Adpim yang ada di kemendagri yang benar-benar melakukan pelayanan pimpinan secara maksimal kepada pimpinan dan kinerja lembaga tempat kerja. (*)

Gubernur Harapkan Bantuan Kominfo RI Terrkait Banyaknya Blank Spot Di Sumbar

Jakarta - Masih banyaknya nagari/desa di Sumatera Barat (Sumbar) yang belum terjangkau oleh jaringan komunikasi (internet) atau blank spot. Ini menjadi salah satu hal penting dalam memajukan pembangunan daerah terutama dalam memajukan dunia pendidikan hari ini dan masa datang.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat beraudiensi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate, di Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Gubernur Sumbar juga menyampaikan, berbagai persoalan yang ditimbulkan karena masih adanya blank spot tersebut diantaranya adalah, tidak maksimalnya capaian dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online yang saat ini sedang berlangsung. 

"Dengan kondisi ini, perlu dukungan dari pemerintah pusat melalui kementerian kominfo untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) di Sumbar", harap Mahyeldi

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sumbar juga mengundang secara langsung kehadiran Menteri Kominfo RI untuk datang ke Ranah Minang.

 "Dalam rangka Rapat Koordinasi Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumatera Barat untuk bahas Nagari/Desa blank spot, penerapan SPBE dan ducting bersama, kami mengundang pak Menteri untuk hadir di Sumatera Barat," ujar Mahyeldi.

Menanggapi hal tersebut, Menkominfo mengatakan pembangunan jaringan infrastruktur jaringan komunikasi di daerah 3T yang diusulkan oleh daerah, telah dikontrakkan dengan pihak ketiga dan akan dilaksanakan pada tahun 2022 nanti.

"Ada 9 ribu lebih Kel/desa di daerah 3T akan segera terlayani jaringan komunikasi dan akan selesai tahun 2022. Untuk 3.500 kel/desa daerah Non 3T telah dibicarakan oleh  operator seluler dan akan dibangun secara bersama," ungkap Johnny.

Menteri yang berlatar belakang politisi ini juga menyinggung terkait 2.700 Pusat data yang dibangun oleh pemerintah daerah, hanya 3 persen saja yang sesuai standar. 

"Pemerintah pusat akan bangun Pusat data, yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak perlu lagi bangun Pusat data, sehingga daerah dapat melakukan efisiensi anggaran," jelas Johnny.

Selain itu, dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)  Menkominfo juga sampaikan, bahwa untuk mendukung smart city, perlu dilakukan, elektronik edukasi, digital ekonomi, layanan hidup yang sehat, e-Goverment.

"Kita berharap pemprov Sumbar selalu koordinasi dengan Bupati/Walikota dalam memajukan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, agar berjalan optimal di Sumbar," pinta Jhonny.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas, Sekretaris, serta Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Kominfotik Sumbar. (*)

Aprindo Sumbar Dorong Insan Ritel Segera Lakukan Vaksinasi

Padang – DPD Aprindo Sumbar menilai lebih baik pemerintah menggencarkan pelaksanaan vaksinasi dan terapkan protokol kesehatan dengan ketat dibanding menutup gerai-gerai pelaku usaha. Menutup usaha ini mematikan ekonomi masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita.

Untuk itu Aprindo Sumbar mendorong pelaku usaha ritel beserta karyawannya atau insan ritel di daerah ini untuk segera melakukan vaksinasi.

“Agar kita bisa menekan angka tertular virus covid-19 di Sumbar di kalangan insan ritel. Dan perlu kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait bahwa insan ritel di Sumbar sangat peduli untuk divaksin. Ketika kita divaksin, berarti telah menyelematkan beberapa nyawa yang mungkin berkontak dengan kita,” ujar Ketua Umum Aprindo Sumbar, Rinaldi S.Si, MM (C) di sela-sela kegiatan vaksinasi di Transmart Padang, Selasa 22 Juni 2021.

Diungkapkan Rinaldi beberapa hari sebelumnya Aprindo mendapat kabar tentang pelaksanaan vaksinasi ini. Aprindo berupaya agar insan ritel di Sumbar ini diprioritaskan. “Alhamdulillah, Transmart Padang sangat mendukung sehingga kita bisa melaksanakan vaksinasi ini,” ulasnya.

Rinaldi mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan GM Transmart Padang, Yudi Siswanto, SPt. Transmart telah memberikan stand dan fasilitasi lainnya terhadap kesuksesan kegiatan ini. Terimakasih juga diucapkan kepada Pemerintah Kota Padang khususnya Dinas Kesehatan Kota Padang dan Dinas Perindag Kota Padang.  Dinas Kesehatan telah memboyong petugas dari empat Puskesmas yaitu Puskesmas Ulakkarang, Puskesmas Nanggalo, Puskesmas Padang Pasir dan Puskesmas Lapai untuk menjamin pelaksanaan vaksinasi lancar dan sukses.

Tak lupa Rinaldi yang didampingi Sekum Dr. Edi Suandi, MM mengingatkan masyarakat terutama insan ritel di Sumbar untuk tidak ragu-ragu untuk melakukan vaksinasi. Dia menegaskan lebih baik divaksinasi untuk memberikan rasa aman kepada konsumen. Rasa aman ini memungkinkan mereka memutuskan belanja di tempat kita.

Sejalan dengan imbauan pemerintah, marilah insan ritel di Sumbar menggelorakan tagline ‘Insan Ritel Sehat, Ekonomi Bangkit.

Dikatakan Rinaldi, memang selama ini pengusaha ritel telah memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat. Namun ternyata belum cukup. ”Kita harapkan vaksinasi ini dapat menekan penularan covid-19. Bila insan ritel melakukan vaksin, maka tempat ritel terkait akan lebih dipercaya, karena konsumen akan lebih percaya berbelanja di tempat usaha ritel bersangkutan,” tuturnya.

Dari informasi yang didapat, yang telah divaksin dari kalangan umum ada 70 orang. Sementara, insan ritel di Transmart Padang ada 79 orang yang divaksin. Juga ada sejumlah orang yang tidak bisa divaksin karena riwayat sakit dan tekanan darahnya tinggi. Termasuk Sekum Aprindo yang sudah dua kali dilakukan pengecekan tensi darah, tetap menunjukkan kecendrungan hipertensi. (*)

Pengurus LLI Sumbar Ikuti Tes Kebugaran di BKOM Padang

Padang – Para pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Provinsi Sumatera Barat mengikuti tes kebugaran di Balai Kesehatan dan Olahraga Masyarakat (BKOM) Padang. Tes kebugaran ini diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kebugaran seseorang.

“Bapak ibu pengurus Lembaga Lanjut Indonesia Sumatera Barat, sehat beda dengan bugar. Sehat belum tentu bugar. Untuk itu, kita lakukan tes kebugaran bagi bapak dan ibu,” ujar Kasi Kesehatan Olahraga Masyarakat UPTD BKOM dan Pelkes Sumbar, Ali Akbar SKM, M.Kes, Selasa 22 Juni 2021.

Ali Akbar menjelaskan bahwa sehat itu adalah sehat jasmani, rohani dan sosial. Sementara bugar adalah kondisi dimana setelah melakukan olahraga atau aktifitas sehari-hari tanpa kelelahan. Jika sedikit beraktifitas sudah mengalami kelelahan, maka tubuh kita tidak bugar.

Dikatakan Ali Akbar dalam mengikuti tes kebugaran ini, para pengurus LLI Sumbar mengisi formulir tentang kondisi fisik yang bersangkutan. Pertanyaan dalam daftar harus diisi dengan penuh kejujuran, sesuai kondisi tubuh masing-masing. 

Setelah itu, peserta diukur tensi, tinggi dan berat badannya. Lalu dokter mengecek apakah mereka bisa mengikuti tes atau tidak. Makanya dari sekian banyak pengurus yang hadir, hanya 12 orang yang bisa mengikuti tes kebugaran.

Untuk tes kebugaran ini, kata Ali Akbar, peserta wajib mengikuti pemanasan. Pemanasan dimaksudkan agar peserta tidak mengalami cedera nantinya. Tes kebugaran yang dilaksanakan adalah Tes daya tahan jantung dan paru-paru untuk mengukur kemampuan dalam memakai jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien. Fungsinya, buat memasok oksigen dan energi saat melakukan suatu aktivitas fisik.

“Untuk para lansia, maka kita melakukan tes 6 menit. Dalam waktu enam menit tersebut, pengurus LLI yang ikut tes diperbolehkan lari atau jalan cepat. Lalu kita ukur berapa jarak yang mampu ditempuh mereka dalam waktu yang telah ditentukan itu,” katanya lagi.

Usai lari selama enam menit tadi, peserta mengukur denyut nadi masing-masing selama satu menit. Hasilnya dikali empat, terus dikurangkan dengan umur masing-masing. “Dari jarak yang berhasil ditempuh serta hasil akhir dari pengukuran denyut nadi kali empat dikurangi umurnya , maka didapatlah berapa tingkat kebugaran seseorang,” tegasnya.

Keuntungan dari mengetahui tingkat kebugaran ini, seseorang bisa mengetahui aktivitas apa saja yang bisa dilakukannya sesuai tingkat kebugaran tubuhnya saat itu. Sebab jika dipaksakan beratifitas saat tubuh tidak bugar, maka bisa fatal akibatnya. Bisa cedera. 

Wakil Ketua LLI Sumbar, Parlagutan Nasution, menyatakan apresiasinya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Sumbar lewat UPTD BKOM dan Pelkes dalam tes kebugaran terhadap Pengurus LLI, Panitia HLUN ke-25 tingkat Sumatera Barat dan Kapesos Sumbar. Tes Kebugaran ini dilaksanakan agar para pengurus LLI Sumbar bisa menularkannya kepada para lansia di Sumatera Barat.

“Terimakasih kami ucapkan atas fasilitasi Dinas Kesehatan Sumbar terhadap terlaksanaanya tes kebugaran ini. Dari tes ini, kami tahu bagaimana tingkat kebugaran masing-masing dan apa upaya yang harus dilakukan sesuai tingkat kebugaran tubuh kami,” ujarnya (*)

BSI dan BPKH Dukung Konversi Bank Nagari Menjadi Bank Nagari Syariah

Padang - Gubernur Sumbar sebagai pemegang saham pengendali, konsen terhadap proses dan solusi terhadap konversi bank nagari syariah. Rumor jika terjadi bank nagari syariah akan ada deposan akan menarik dananya dari bank nagari. Oleh sebab itu Gubernur Sumbar langsung mengunjungi deposan besar yang nilainya ratusan miliar.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar yang juga sebagai Komisaris Utama Bank Nagari Ir. Benny Warlis, MM di sela-sela kegiatannya kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan Hefdi, S.H., M.Si, di rumah kediaman, Padang, Minggu (20/62021).

Benny menyampaikan, kegiatan kunjungan Gubernur Sumbar tersebut bertujuan silaturrahim, dan mengajak deposan Bank Nagari tetap memberikan dukungan seperti yang selama ini mereka lakukan. Deposan diharapkan tidak menarik dana. Jika perlu menambah dananya, ketika Bank Nagari menjadi Bank Syariah.

“Lima Deposan yang dikunjungi Gubernur Mahyeldi, di Jakarta pada hari Kamis beberapa waktu lalu, semuanya menyatakan dukungannya sepenuhnya kepada Bank Nagari Syariah. Penempatan dana juga ratenya tetap sama. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan pada hari kamis lalu, Gubernur Mahyeldi menemui Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jakarta yang diterima langsung oleh Direktur Heri Kusnadi pada kesempatan itu,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, mereka menyambut baik dan mendukung penuh konversi bank nagari syariah dan akan memberikan bantuan dari sisi sumber daya manusia, teknologinya dan juga magang-magang serta pelatihan-pelatihan yang diperlukan. Bank Nagari Syariah bukan kompetitor akan tetapi maju bersama dengan BSI untuk membangun bank syariah di Indonesia.

“Gubernur pada hari yang sama juga melakukan kunjugan ke Badan Pengelola  Keuangan Haji (BPKH) disambut oleh kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Iskandar Zulkarnain,” ungkapnya.

Benny menyebutkan bahwa BPKH juga akan menambah penempatan dana serta juga akan mencarikan solusi jika nanti ada hal-hal yang terjadi dalam menerapkan sistem bank syariah. “BPKH akan membantu dan mencari solusi, sehingga tidak ada kekhawatiran nantinya. Dan kepada para nasabah bank nagari selama ini jika nanti menjadi bank nagari syariah akan sama saja tidak perlu dikhawatirkan,” ungkap Benny.

 

Benny juga menyampaikan harapan Gubernur Sumbar selain upaya yang dilakukan untuk melakukan terobosan-terobosan. Namun juga diharapkan dukungan tidak saja dari Gubernur akan tetapi juga dari kepala daerah, Bupati dan Walikota se Sumatera Barat. Dan juga masyarakat, kita juga berharap ada peran dari majelis ulama, peran kementrian agama, institusi keagamaan untuk bersama sama mensosialisasikan bahwa bank nagari syariah menguntungkan dan berkah serta masyarakat tidak perlu khawatir. (*)