DPP-KJI Terbitkan SK Kepengurusan KJI Sulsel, Edy Basri Siap Dilantik di Bali Februari 2026

PADANG – Dewan Pimpinan Pusat Kolaborasi Jurnalis Indonesia (DPP-KJI) secara resmi telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan pengurus KJI wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel). Kepengurusan yang dinakhodai oleh Edy Basri ini direncanakan akan menjalani prosesi pelantikan pada Februari 2026 mendatang di Bali.

Ketua Umum DPP-KJI, Andarizal, dalam keterangannya di Kota Padang, menyampaikan harapan besar agar KJI Sulsel mampu menjadi lokomotif pergerakan organisasi jurnalis yang profesional. Ia menegaskan bahwa KJI harus menjadi wadah yang inklusif bagi seluruh insan pers.

"KJI adalah rumah bagi kita bersama. Kita berharap KJI Sulsel di bawah kepemimpinan Edy Basri dan rekan-rekannya dapat berjalan secara profesional dan tegak lurus sesuai dengan AD-ART organisasi," ujar Andarizal.

Lebih lanjut, Andarizal menyebutkan bahwa KJI Sulsel diproyeksikan menjadi percontohan bagi wilayah lain. "Semoga KJI Sulsel di bawah komando Edy Basri dapat menjadi pilot project bagi pengurus KJI lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah," tambahnya.

Dalam struktur yang diterbitkan, kepengurusan KJI Sulsel diperkuat oleh jajaran Pembina dari unsur kepala daerah, di antaranya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, serta Bupati Sidrap. Selain itu, terdapat struktur bidang yang lengkap, mulai dari Hubungan Antar Lembaga hingga Bidang Pra-UKW yang difokuskan pada penguatan kompetensi wartawan.

Berikut adalah struktur teras KJI Sulawesi Selatan: Ketua: Edy Basri,  Sekretaris: Iwan Setiawan, Bendahara: Ersan, Wakil Ketua: Herwandi Baharuddin, Andi Kute, Fery Sirajuddin, Andi Indera Dewa, dan Kadir A. Setiawan.

Dengan formasi ini, KJI Sulsel diharapkan segera melakukan akselerasi program kerja pasca pelantikan di Bali nanti, terutama dalam meningkatkan literasi media dan kesejahteraan anggota melalui Bidang Pra-UKW bagi anggotanya.  (***)

Anggota Komisi VI DPR RI Apresiasi Respons Cepat KAI Divre II Sumbar dalam Penanganan Dampak Bencana

Padang - Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka memberikan apresiasi kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat atas kesiapsiagaan dan kecepatan dalam menangani dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Stasiun Padang, Senin (29/12).

Menurut Rieke, langkah cepat dan terukur yang dilakukan KAI Divre II Sumbar dalam memperbaiki jalur mampu menjaga operasional perjalanan kereta api tetap berjalan aman dan lancar, meskipun dihadapkan pada kondisi alam yang cukup berat. Hal tersebut mencerminkan komitmen KAI dalam mengutamakan keselamatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Rieke juga mengapresiasi penanganan jalur kereta api yang terdampak banjir di petak jalan Duku–Bandara Internasional Minangkabau (BIM) serta Lubuk Alung–Kayu Tanam. Ia menilai penanganan cepat di lokasi tersebut sangat krusial untuk memastikan perjalanan kereta api tetap aman, lancar, dan berorientasi pada keselamatan.

Selain penanganan operasional, Rieke turut menyampaikan apresiasi atas penyaluran bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang disalurkan KAI Divre II Sumatera Barat kepada masyarakat terdampak bencana. Bantuan tersebut dinilai sebagai wujud nyata kepedulian BUMN terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

“Saat ini saya sedang bersama pejuang-pejuang Kereta Api Indonesia yang kebetulan menjadi koordinator untuk penanganan bantuan bencana di daerah Sumatera Barat. Dan mereka luar biasa sudah menghimpun sampai 23 miliar, sudah disalurkan dan ada beberapa titik yang terdampak bencana, termasuk rel menuju Bandara Internasional Minangkabau. Alhamdulillah langsung mereka bisa selesaikan dengan baik, dengan cepat”, ungkap Rieke.

Sementara itu, Kepala KAI Divre II Sumatera Barat, Muh. Tri Setyawan, menegaskan bahwa dalam setiap tahapan penanganan pascabencana, KAI senantiasa mengedepankan aspek keselamatan perjalanan kereta api sebagai prioritas utama.

Sebagai Koordinator Satgas Bencana BUMN di wilayah Sumatera Barat, KAI Divre II Sumbar juga bergerak cepat dalam menyalurkan bantuan serta mengoordinasikan kontribusi dari berbagai BUMN yang tergabung dalam Satgas Bencana Nasional Sumatera Barat. Total bantuan yang berhasil dihimpun mencapai Rp23 miliar dan disalurkan untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana serta membantu masyarakat terdampak.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Humas KAI Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab, menyampaikan bahwa di tengah penanganan dampak bencana, KAI tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi penumpang dan masyarakat. KAI memastikan informasi perjalanan disampaikan secara cepat, akurat, dan transparan, serta melakukan pengaturan operasional guna menjaga keselamatan dan kenyamanan pelanggan.

“Kami berupaya memastikan penumpang tetap memperoleh pelayanan optimal, mulai dari keselamatan, kenyamanan, hingga kepastian informasi selama masa pemulihan pascabencana. Di sisi lain, KAI juga hadir membantu masyarakat melalui berbagai program bantuan dan koordinasi lintas sektor sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan,” ujar Reza.

Ia menambahkan, KAI Divre II Sumatera Barat terus melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan, baik di stasiun maupun di atas kereta api, serta memperkuat sinergi. (Yun)

Personil 133/Ys Melaksanakan Karya Bakti Pasca Banjir Banda Gadang

Padang - Satgas Penanggulangan Bencana Alam (Gulbencal) Yonif 133/Yudha Sakti melaksanakan karya bakti pembersihan Area pemukiman Warga di perumahan Griya Pratama RT 07, RW 01 Kel. Tabing Banda Gadang Nanggalo Kota Padang , Rabu (24/12).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan lingkungan pascabanjir bandang yang melanda wilayah tersebut beberapa pekan lalu.

Pembersihan difokuskan pada pengangkatan lumpur, material kayu, serta sisa-sisa sampah yang masih menumpuk di rumah warga dan fasilitas umum. 

Kegiatan dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan masyarakat setempat. Sinergi antara TNI dan warga diharapkan dapat mempercepat pemulihan kondisi lingkungan sekaligus memberikan rasa aman dan dukungan moril bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Letda Inf Riki Yosda dari Satgas Gunbencal Yonif 133/Ys menyampaikan Pembersihan akan terus dilakukan Hingga kondisi Lingkungan benar benar Pulih.

“Upaya pembersihan ini akan terus kami dilakukan hingga kondisi lingkungan benar-benar pulih, sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal sehingga dapat meringan kan Beban Masyarakat" Ungkapnya Yosda

lebih Lanjut di Sampaikan dengan kegiatan Pembersihan ini bisa mempercepat proses normalisasi lingkungan agar aktivitas sosial dan ekonomi warga dapat kembali berjalan secara bertahap. (Y01)

Reuni Picu Perceraian, Ini Kata Ketua PN Padang

Padang - Acara reuni merupakan salah satu indikator terjadinya perceraian yang mendominasi kasus perceraian saat ini hal ini terbukti pada kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Agama Kota Padang saat ini.

Hal ini diungkapkan Ketua Pengadilan Agama Kota Padang, Nursal, kepada awak media baru-baru ini.

Pada emansipasi atau zaman modern ini, wanita tidak takut lagi diceraikan, karena mereka sudah mempunyai kemampuan dalam segala hal. Mereka tidak tergantung dengan kaum  laki-laki dalam usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosialnya. 

Merujuk pada hal di atas wanita sudah tidak ada lagi rasa hormat dan takut terhadap pasangannya ini dibuktikan dengan banyaknya kaum perempuan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

Pengadilan Negeri Agama Kota Padang mencatat terjadinya lonjakan angka perceraian pascalebaran Idul Fitri 2023. Penyebab perceraian beragam, tetapi yang menjadi pemicunya adalah acara reuni.

“Pasca lebaran 2023, Pengadilan Agama menangani angka perceraian hingga mencapai 100 pasangan per hari. Hal ini berbeda sebelumnya, sebelum lebaran 2023 Pengadilan Agama mengurusi hanya 60 kasus perceraian saja setiap hari,” jelas Nursal.

Menurut Sosiolog Universitas Negeri Padang Eka Asih Febriani mengatakan, maraknya perceraian saat ini dipicu oleh acara reuni, hal inilah yang menjadi salah satu pemicu kasus ini.

Menurut Eka Asih, tidak semua acara-acara reuni bisa menimbulkan atau menciptakan perselingkuhan, dan bukanlah faktor utama masalah perceraian tersebut.

Menurutnya, faktor utama terjadinya perceraian adalah ketidakmampuan pasangan dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Disinggung banyaknya perempuan yang mengajukan perceraian, Eka Asih menilai, pada saat ini perempuan dalam kehidupan modren mempunyai fungsi ganda; mengurus rumah tangga dan bekerja.

Dipicu dengan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), gagalnya usaha dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi adalah faktor utama penyebab terjadinya perceraian.

Hal ini disampaikan Eka Asih Febriani menambahkan, dengan acara reuni, individu kembali mengenali lingkungan sosialnya yang dahulu.

Acara reuni membuat terjadinya kembali interaksi sosial yang terdahulu, apalagi lingkungan sosialnya terdahulu lebih baik menurutnya, ditambah lagi dalam usaha pemenuhan kebutuhan ekonominya jauh lebih baik lagi dibanding diri pasangannya.

Perselingkuhan akan dimulai dengan proses kekaguman kepada individu lain (lawan jenis), yang berawal dari saling curhat dan berlanjut pada hubungan yang lain, jelasnya. (Andy)

Komite IV DPD RI Dorong PNM dan Pegadaian, Leonardy Dukung Sumber Dana Murah

PADANG – Pimpinan Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja Dalam Rangka Pendampingan Mitra Kerja Terkait Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022 yang difokuskan pada pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan lainnya. Hal itu dikatakan Koordinator Kunjungan Kerja Pimpinan Komite IV DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH mengawali pertemuan di Ruang Pertemuan PT PNM Cabang Padang, Senin, 27 November 2022.

“Pada masa sidang ini salah satu fokus pembahasan Komite IV DPD RI adalah terkait pengawasan Pelaksanaan UU tentang APBN 2022 yang difokuskan pada pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas sambutan PT PNM dan PT Pegadaian serta Bapak/Ibu yang hadir menerima dan berdiskusi dengan Tim Komite IV DPD RI pada hari ini,” ujar Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat itu.

Leonardy dalam hantarannya menjelaskan bahwa dalam pertemuan ini, Komite IV DPD RI ingin mengetahui sejauh mana realisasi PT PNM dan Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan kredit ultra mikro (UMI) ke masyarakat di Sumatera Barat. Apalagi sesuai dengan fungsi Komite IV DPD RI sebagai alat kelengkapan DPD RI yang membidangi APBN, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pajak dan pungutan lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga keuangan, koperasi dan UKM, serta statistik. Juga ingin didengar tentang bagaimana kendala yang dihadapi dalam penyaluran UMi di Sumatera Barat dan kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam mengajukan pembiyaan UMi.

Ketua Komite IV DPD RI, Hj. Elviana, M.Si., dalam sambutannya juga mengucapkan terimakasih kepada PT PNM yang telah mengakomodir pertemuan tersebut. “Kunjungan ini merupakan kunjungan Komite IV DPD RI dengan berbagai latar belakang anggota yang hadir. Oleh karena itu, Pimpinan Komite IV DPD RI berpendapat untuk melakukan forum yang lebih kecil dan pindah provinsi untuk mendalami fungsi DPD RI sebagai pengawas APBN dan pengawas kebijakan pemerintah di bidang keuangan perbankan,” ungkap anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jambi itu. 

Dikatakannya, hal ini didorong oleh keinginan memahami dan mendukung program ekonomi daerah dan melibatkan masyarakat daerah. Elviana menyebutkan Komite IV DPD RI meminta penjelasan, meminta masukan, menerima harapan dari PT PNM dan PT Pegadaian agar pembiayaan Ultra Mikro (UMi)  ini benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Menurut Elviana, pinjaman UMi sejak diluncurkan pada 2017 hingga akhir tahun 2021 sudah dimanfaatkan oleh 5,3 juta debitur dan jumlah kredit yang disalurkan sebesar lebih dari Rp18 triliun. Pusat investasi pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan telah mencatat pembiayaan UMi ini lebih dari Rp6 triliun dengan total debitur 1,5 juta. Karakteristik penyalur UMi yaitu PT Pegadaian dengan Kreasi UMi dan PT PNM dengan program Mekaar perlu didalami agar semakin meningkatkan ekonomi penerimanya dan perlu terus dilaksanakan inovasi baru agar kredit pembiayaan UMi lebih murah. Elviana bersama Anggota Tim Komite IV DPD RI juga memberikan pertanyaan, penguatan dan dukungan yang diperlukan dengan menyebutkan data dan informasi yang telah mereka dapatkan dari masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Executive Vice President Bisnis I PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM), Sasono Hartanto menyampaikan PNM berkomitmen membantu pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha dengan diberikannya pinjaman modal usaha dan pelatihan pemberdayaan untuk nasabah PNM. Ia berharap PNM terus tumbuh, peduli, dan menginspirasi seluruh pelaku usaha di Indonesia untuk membangun perekonomian kerakyatan yang lebih maju.

“Hingga 31 Oktober 2022, PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp184.700.000.000 kepada nasabah PNM Mekar yang berjumlah 13.200.000 nasabah. Hingga saat ini, PNM memiliki 4213 kantor layanan PNM Mekar dan 688 kantor layanan PNM ULaMM di seluruh Indonesia yang melayani UMKM di 34 provinsi, 513 kabupaten/kota, dan 6.634 kecamatan,” jelas Sasono Hartanto.

Pemaparan Sasono ditambahkan oleh Pimpinan Cabang PNM Cabang Padang, Yulia Fitria Yohanes bahwa hingga 22 November PNM Cabang Padang memiliki 325.000 nasabah. Saat ini ada 91 cabang Mekar yang kondisi tunggakannya per Oktober 2022 sebesar 0,27%. 

Perempuan yang dipanggil Meri ini menjelaskan kondisi-kondisi nasabah dan kendala yang dihadapi serta usulan agar makin banyak masyarakat yang menjadi nasabah PNM. Meri juga mengakui ada yang beranggapan pinjaman PNM kadang disamakan dengan rentenir karena margin yang cukup tinggi dibanding bank. “Butuh dukungan DPD RI untuk mendapatkan dana murah, agar PNM bisa memberikan pinjaman dengan margin yang bisa bersaing dengan lembaga keuangan lain,” harapnya.

Juga diungkapkan mereka sebenarnya nasabah PNM adalah sebarannya lebih banyak di Pulau Jawa. Sehingga, region yang ada di PNM sudah menggambarkan sebaran kepadatan nasabah. Region I di Sumatera, Region II berada di Jawa Barat dan Jakarta, Region III ada di Jawa Tengah dan Kalimantan, Region IV di Jawa Timur, dan Region V adalah Bali dan Wilayah Indonesia Timur. Hal ini dikarenakan di luar pulau Jawa, masyarakat miskin banyak namun tersebar sehingga sulit dilakukan pengelompokan atau clustering.

Sementara itu, Pimpinan Wilayah II Pegadaian Pekanbaru, Maryono menyampaikan pegadaian juga memiliki penyaluran skema gadai sebesar 82% dan mikro sebesar 18%, dengan 82% konvensional dan syariah sebesar 18%. Untuk Sumbar, terdiri dari enam cabang di Padang yaitu Tarandam, Ulakkarang, Bukittinggi, Tapi Banda, Ujung Gurun, dan Solok. Total pencapaian sebesar Rp1.780.000.000 untuk nasabah mikro dengan 410 rekening dan Rp3.870.000.000 KUR Syariah dengan 440 rekening penyaluran selama enam bulan.

Baik PT PNM dan PT Pegadaian juga menyampaikan keunggulan-keunggulan program yang mereka lakukan. Mereka pun berharap dukungan dan penguatan-penguatan yang diperlukan agar mereka lebih sukses dalam menyalurkan UMi dan lebih banyak masyarakat Indonesia yang merasakan manfaat dan kemudahan pembiayaan kredit UMi.

Dukungan DPD RI

Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH memberikan apresiasi atas pencapaian outstanding PNM yang capaiannya di atas Rp1 triliun rupiah. Artinya, PT PNM Cabang Padang sudah sukses dalam menjalankan tugas-tugas dan misinya. Ini tidak terlepas dari kepemimpinan PT PNM Cabang Padang, Yulia Vitri Yohannes yang akrab dipanggil Meri. 

“Saya harap Pak Sasono Hartanto mempertahankan Buk Meri untuk memimpin cabang ini beberapa tahun lagi. Sumatera Barat masih butuh pembinaan dan pendampingan beliau dalam memulihkan pereknomian di daerah ini,” harap pria yang sudah empat kali berturut-turut dipercaya sebagai Ketua Badan Kehormatan DPD RI tersebut.

Jawaban Kepala PNM Cabang Padang bahwa PNM meminjamkan dana yang bersumber dari pendapatan dari pembiayaan dan atau sumber lain yang sah menyebabkan bunga pinjaman atau margin keuntungannya lebih tinggi dari yang diberikan oleh perbankan, menurut Leonardy hal ini menjadi masuk akal.

“Sebagaimana penjelasan yang diberikan tadi, PNM memberikan diklat-diklat untuk membina pelaku usaha baru yang menjadi nasabahnya. PNM Juga melakukan pendampingan. Dan itu menjadi biaya tambahan dan logis jika kewajiban bayar nasabah lebih tinggi. Jadi ini menepis anggapan PNM itu tak ubahnya seperti  rentenir,” ungkapnya lagi.

Juga ditegaskannya, ini harus disosialisasikan dan perlu dipikirkan mekanisme aturan dan sumber pendanaan murah hingga pinjaman di PT PNM bisa bersaing dengan perbankan sehingga membantu kelompok masyarakat yang sangat butuh biaya untuk menemukan dan memulai usaha karena sangat mendukung upaya pemerintah memulihkan ekonomi dan mengurangi kelompok miskin ekstrim. Apalagi saat ini masih banyak pelaku usaha ultra mikro yang belum mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Berkaitan dengan cabang pegadaian, Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH menanyakan tentang Kantor Pegadaian Cabang Kota Pariaman. Karena di paparan yang disampaikan, tidak ada keterangan berkaitan dengan kantor tersebut, padahal itu diinisiasi oleh pimpinan PT Pegadaian yang berasal dari Sumbar.

“Di paparan tadi, tidak ada cabang pegadaian di Kota Pariaman. Sedangkan saya ikut terlibat juga dalam pembangunannya dulu,” ungkap Leonardy.

Menjawab hal tersebut, Maryono menerangkan bahwa sejak tahun 2017 kantor cabang pegadaian Kota Pariaman di-downgrade menjadi kantor unit. “Namun, kantor unit Kota Pariaman masih besar dan megah. Secara operasional saja yang kini mengalami downgrade menjadi kantor unit yang berada dibawah cabang Tapi Banda,” jelas Maryono.

Dalam kunker ini hadir Ketua Komite IV DPD RI, Hj. Elviana, M.Si., Executive Vice President Bisnis I PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Sasono Hartanto, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakota, SH., MH., Wakil Ketua Komite IV DPD RI, K.H. Ir. Abdul Hakim, MM., Koordinator Kunker dan Anggota Komite IV DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH., Kepala Divisi PB I PT PNM, Puji Rianto, Kepala Divisi Produk Mikro Fidusia PT Pegadaian, Mufri Yandi, Pimpinan Cabang PNM Cabang Kota Padang, Yulia Fitria Yohanes, Pemimpin Wilayah Kanwil II PT Pegadaian, Maryono, dan Wakil Pemimpin Cabang PNM Cabang Padang, Setyo Nugroho Indartanto. (*)

Kapuspen Kemendagri : Struktur Biro Adpim Sumbar Bagus, Maksimalkan Peran dan Fungsinya

Jakarta - Membangun image positif kinerja pimpinan merupakan sesuatu hal yang menjadi penting dalam menjalankan tugas, fungsi dan peran Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) yang berada di sekretariat daerah. Karena Biro Adpim menjalankan pelayanan pimpinan bagaimana menjaga wibawa, dan kharismatik citra pimpinan sebagai lambang daerah yang melekat dalam dirinya. 

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs. Beni Irwan, MSi, MA ketika memberikan pandangan dalam audiensi tim Biro Adpim Setdaprov Sumbar di ruang kerjanya di Kemendagri Jakarta, Jum'at 25 Juni 2021.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bagian Protokol mewakili Biro Adpim Kemendagri, Drs.M.S.Iskandar, MSi, Kabag Materi dan Komunikasi Pimpinan (Makopim) Biro Adpim Setdaprov Sumatera Barat, Zardi Syahrir, SH.MM, Kasubag Materi Pimpinan Dra. Dirse Novera, MM  dan staf Makopim Yessi. 

Benni Irwan lebih lanjut menyebutkan, struktur Biro Adpim yang ada di Sumbar sudah berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2011 tentang  Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementeri Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang akan direvisi serta pemerdagri nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. 

"Biro Adpim Provinsi Sumbar sudah begitu bagus dengan susunan struktur organisasi, ada bagian Makopim yang membrending kinerja menjaga image keluar bersama media, ada bagian Protokol menjaga image tampilan pimpinan kedalam dan ada bagian Perencanaan dan Kepegawai lingkup setdaprov termasuk tata usaha biro yang mengelola sdm, sarana prasarana secara internal, maksimalkanlah agar terlihat kinerja baik kedepannya" ujarnya. 

Beni juga katakan, kondisi ini telah memadukan antara peran dan fungsi Puspen dan Biro Adpim yang ada di kemendagri yang benar-benar melakukan pelayanan pimpinan secara maksimal kepada pimpinan dan kinerja lembaga tempat kerja. (*)

Gubernur Harapkan Bantuan Kominfo RI Terrkait Banyaknya Blank Spot Di Sumbar

Jakarta - Masih banyaknya nagari/desa di Sumatera Barat (Sumbar) yang belum terjangkau oleh jaringan komunikasi (internet) atau blank spot. Ini menjadi salah satu hal penting dalam memajukan pembangunan daerah terutama dalam memajukan dunia pendidikan hari ini dan masa datang.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat beraudiensi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate, di Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Gubernur Sumbar juga menyampaikan, berbagai persoalan yang ditimbulkan karena masih adanya blank spot tersebut diantaranya adalah, tidak maksimalnya capaian dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online yang saat ini sedang berlangsung. 

"Dengan kondisi ini, perlu dukungan dari pemerintah pusat melalui kementerian kominfo untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) di Sumbar", harap Mahyeldi

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sumbar juga mengundang secara langsung kehadiran Menteri Kominfo RI untuk datang ke Ranah Minang.

 "Dalam rangka Rapat Koordinasi Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumatera Barat untuk bahas Nagari/Desa blank spot, penerapan SPBE dan ducting bersama, kami mengundang pak Menteri untuk hadir di Sumatera Barat," ujar Mahyeldi.

Menanggapi hal tersebut, Menkominfo mengatakan pembangunan jaringan infrastruktur jaringan komunikasi di daerah 3T yang diusulkan oleh daerah, telah dikontrakkan dengan pihak ketiga dan akan dilaksanakan pada tahun 2022 nanti.

"Ada 9 ribu lebih Kel/desa di daerah 3T akan segera terlayani jaringan komunikasi dan akan selesai tahun 2022. Untuk 3.500 kel/desa daerah Non 3T telah dibicarakan oleh  operator seluler dan akan dibangun secara bersama," ungkap Johnny.

Menteri yang berlatar belakang politisi ini juga menyinggung terkait 2.700 Pusat data yang dibangun oleh pemerintah daerah, hanya 3 persen saja yang sesuai standar. 

"Pemerintah pusat akan bangun Pusat data, yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak perlu lagi bangun Pusat data, sehingga daerah dapat melakukan efisiensi anggaran," jelas Johnny.

Selain itu, dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)  Menkominfo juga sampaikan, bahwa untuk mendukung smart city, perlu dilakukan, elektronik edukasi, digital ekonomi, layanan hidup yang sehat, e-Goverment.

"Kita berharap pemprov Sumbar selalu koordinasi dengan Bupati/Walikota dalam memajukan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, agar berjalan optimal di Sumbar," pinta Jhonny.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas, Sekretaris, serta Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Kominfotik Sumbar. (*)