Atasi Illegal Mining dengan Koperasi

Tambang emas liar di Kabupaten Solok Selatan telah menjadi isu nasional. Permasalahan yang ikut ditangani Kaukus Parlemen itu telah berujung pada penggantian Kapolda Sumbar. Sebab kegiatan yang merugikan pemerintah daerah, merusak ekosistem alam sudah di luar kendali dan dilakukan menggunakan alat berat.

Anggota Komisi VII DPR-RI HM.Azwir Dainy Tara yang ikut dalam kaukus parlemen, menilai permasalahan tambang liar yang terjadi di Solok Selatan sudah harus dicarikan solusinya. Sebab, masyarakat setempat yang bakal dirugikan jika keadaan ini dibiarkan terus berlarut-larut tanpa penyelesaian. Padahal mereka penghuni wilayah itu.

“Tambang itu, tidak seluruhnya yang dikelola oleh pihak asing. Ada juga yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Jika memang ditutup secara keseluruhan, tentunya masyarakat disana akan kehilangan mata pencaharian mereka. Ingat, usaha tambang ini sudah dijalani mereka sejak turun temurun,” kata Azwir Dainy Tara yang dihubungi via telponnya kemarin sore.

Dijelaskan oleh Azwir bahwa setelah melakukan kunjungan ke Solok Selatan bersama Anggota DPR dan DPD yang berasal dari Sumatera Barat, Sabtu lalu. Ada beberapa persoalan yang masih tersisa jika tambang liar itu ditutup dan dihentikan.

“Untuk permasalahan tambang yang dilakukan oleh masyarakat setempat, bisa dilakukan melalui penggabungan mereka melalui koperasi. Apalagi luas lahan yang menjadi area pertambangan mencapai ratusan hektar. Akan lebih baik lagi, jika mereka juga mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam usaha tersebut,” katanya.

Azwir menyebutkan, yang selama ini menjadi menjadi permasalahan adalah usaha pertambangan tersebut tidak disertai dengan pemasukan ke pendapatan daerah, sehingga hasil pertambangan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok saja, tetapi akibat yang ditimbulkannya menjadi resiko seluruh masyarakat Solok Selatan.

“Gerakan yang dilakukan oleh anggota dewan yang berasal dari Sumatera Barat ini tidak akan berhenti di satu titik saja, masih ada permasalahan yang terjadi jika pemerintah daerah tidak segera merespon berbagai gejolak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, apalagi usaha pertambangan ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak,” ungkapnya. (zul)