Belum Capai 95 Persen, Pemko Evaluasi Kotaku

Padang - Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah membuka rapat evaluasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Dana Investasi (BDI) pada program kota tanpa kumuh (Kotaku)  di Padang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan dan upaya solusi bagi kelurahan yang belum mencapai pelaksanaan programnya 95 persen.

Rapat evaluasi ini dihadiri 75 fasilitator Program Kotaku yang bertugas di kecamatan dan kelurhan di Padang,  LKM/PSM dan  Kepala Dinas Sosial Padang H. Amasrul  di rungan serba guna walikota di Air pacah pada Rabu (29/11).

Wako menyatakan harapannya mengharapkan agar BDI pada kegiatan Penataan Lingkungan Pemungkiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Padang agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Review terhadap kegiatan

"BDI diharapkan dapat mempercepat pelaksanaannya pada 10 kecamatan dan 13 kelurahan. Hal ini harus dilakukan karena batas waktu program ini wajib selesai pada Desember 2017," ujar Mahyeldi.

Mahyeldi mengingatkan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini sangat membantu dalam memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan penerima BDI ini. Jadi program ini sehingga betul-betul bermanfaat bagi masyarakat dan jangan disia-siakan

Ia juga menghimbau kepada kelurahan penerima BDI, untuk dapat melaksanakan pemanfaatan dana ini sebaik-baiknya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Dinas Sosial Padang Amasrul mengatakan kegiatan ini merupakan upaya mereview kelurahan-kelurahan yang belum 95 persen pencapaian BDI pada program kegiatan Penataan Lingkungan Pemungkiman Berbasis Komunitas ( (PLPBK) kota Padang dalam pengentasan kemiskinan melalui program Kotaku.

Kegiatan BDI yang sudah dilaksanakan meliputi pembangunan jalan rabat beton, drainase dan pembangunan rumah tak layak huni.

Pada 2018 nanti, akan dilaksanakan program BDI di 10 kelurahan. BDI akan disalurkan sesuai dengan target Padang pada program Kotaku. (zul)