Pemerintah Harus Berpihak pada UMKM dan Koperasi

Padang - Koperasi merupakan badan usaha yang cocok bila berbicara untuk meningkatkan perekonomian Sumbar, bahkan Indonesia. Daerah ini punya 501.000 unit usaha yang 84,5% diantaranya masih berbentuk usaha mikro. Sementara di Indonesia, ada 54,55 juta usaha. Umumnya masih berbentuk mikro atau hampir 99,8 persen.

Hal itu diungkapkan oleh Prof. Dr. Firwan Tan dalam rapat teknis perkuatan kelembagaan koperasi yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar di Balai latihan Koperasi Ualak Karang Padang. ?Bicara perekomian negara berarti kita bicara UMKM dan Koperasi. Karena umumnya dunia usaha di Indonesia mayoritas masih berbentuk usaha mikro,? ungkapnya di hadapan pengurus koperasi dan pejabat pembina koperasi di daerah, Jumat (12/12).

Firwan Tan menegaskan, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia hanya bisa ditempuh lewat pensejahteraan UMKM. Apalagi Sumbar yang minim sumber daya alam. Di sini yang banyak cuma sumber daya manusia.
Namun tak tertutup kemungkinan untuk mensejahterakannya lewat penguatan SDM dan penguasaan teknologi. ?Jika kita masih berkutat di sumber daya alam, apalagi dijual dalam bentuk bahan mentah. Nilai ekonominya sangat kecil. Beda halnya jika diberi sentuhan teknologi oleh SDM handal,? tegasnya.
Dia mencontohkan, jika coklat dijual sebagai bahan mentah, maka paling tinggi mendapat keuntungan tiga kali. Sebaliknya jika telah diolah apalagi menjadi coklat batangan, maka nilainya bisa berpuluh kali lipat dari harga pokoknya.

Untuk sampai ke arah itu, mau tak mau pelaku usaha dan koperasi harus masuk ke sektor rill. Saat ini, katanya, lebikh baik buat produk untuk menghasilkan uang dari pada punya uang untuk menghasilkan produk. Secara ekonomi jauh berbeda.

Dia menyarankan koperasi yang saat ini paling dominan berbentuk simpan pinjam direvitalisasi menjadi koperasi produksi. Koperasi harus diubah secara institusional dan struktural. Pemerintah harus memfasilitasinya.

Senada dengan ini, Ketua Dekopinwil Sumbar, Syafri Dt. Siri Marajo yang ikut acara tersebut menegaskan revitalisasi koperasi hanya tercapai jika pemerintah melakukan upaya konstruktif dalam melindungi dan memfasilitasi koperasi. Sudah cukup negara ini memanjakan para pengusaha besar. Saatnya mereka memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah demi kemajuan bangsa ini.

?Jangan seperti yang terjadi di Dharmasraya. Pengusaha kelapa sawit malah membebankan pajak tandan buah segarnya kepada KUD. Ini tidak fair,? tegasnya.

Saking gemasnya mantan Ketua DPRD Solok ini, memerintahkan Badan Pelayanan dan Konsultasi Hukum (BPKH) di Dekopinwil Sumbar untuk menyelidiknya. Jika terdapat hal-hal mencurigakan maka pihaknya tak segan-segan memperkarakakannya.

?Tim kami tengah turun ke lapangan. Kita upayakan dulu secara kekeluargaan agar pajak tidak jadi beban KUD. Jika tidak, kami bawa ke jalur hukum,? ujarnya berapi-api. (zul)