Padang - Program pensejahteraan masyarakat Sumbar lewat gerakan terpadu pensejahteraan UMKM terus dilakukan. Koordinasi dengan dinas terkait dan bank penyalur KUR pun ditingkatkan.
Untuk itu, Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar sebagai koordinatornya menggelar rapat koordinasi gerakan terpadu ini, Kamis (20/11). Kegiatan itu dihadiri berbagai dinas terkait di daerah dan perbankan.
“Perhatian Pemprov Sumbar terhadap pengembangan UMKM di daerah ini sangat besar. Rapat ini diadakan untuk membicarakan hal-hal seputar pencapaian, hambatan dan terobosan baru agar gerakan terpadu lebih efektif dan efisien,” ujar Kepala Dinas Koperasi dam UMKM Sumbar, Achmad Charisma.
Achmad yang diwakili Sekretaris Dinas, Dina Febriyanti menyebutkan, dinas fokus untuk percepatan pense-jahteraan masyarakat UMKM ini. Dinas sudah mengadakan pelatihan, seminar, temu mitra, fasilitasi UMKM dengan BUMN dan perbankan, perkuatan permodalan dan lain-lain. Hasil rapat tersebut jadi masukan bagi program kerja 2015.
Dijelaskan, koordinasi agar UMKM Sumbar tangguh dan mandiri juga dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu dan berkelanjutan. Program dan kebijakan terus dievaluasi.
Kepala Bappeda Sumbar, Afriadi Laudin memaparkan arah gerakan terpadu pensejahteraan UMKM Sumbar. Mantan Kepala Dinas Koperindag Sumbar ini mengungkapkan bagaimana proses lahirnya gerakan terpadu. Lalu dituangkan dalam arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan.
Kegiatan perekonomian daerah di Sumbar didominasi oleh usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, dalam RPJMD yang dirumuskan pada 2010 lalu, Pemprov melakukan pensejahteraan lewat gerakan terpadu.
“Gerakan terpadu ini program bersama antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota se-Sumbar. Program tidak akan berhasil jika tak ada koordinasi,” tegas Afriadi.
Afriadi berupaya memancing peserta untuk mengungkapkan pengalaman dan permasalahan yang ditemui di lapangan. Akhirnya didapat kesimpulan perlu diskusi ulang dengan perbankan sekaitan kemudahan bagi UMKM dalam mengakses permodalan.
Tak kalah pentingnya, saling melengkapi antara provinsi dengan daerah. Begitu pula koordinasi dengan badan pertanahan terkait agunan berupa sertifikat tanah. (zul)
Untuk itu, Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar sebagai koordinatornya menggelar rapat koordinasi gerakan terpadu ini, Kamis (20/11). Kegiatan itu dihadiri berbagai dinas terkait di daerah dan perbankan.
“Perhatian Pemprov Sumbar terhadap pengembangan UMKM di daerah ini sangat besar. Rapat ini diadakan untuk membicarakan hal-hal seputar pencapaian, hambatan dan terobosan baru agar gerakan terpadu lebih efektif dan efisien,” ujar Kepala Dinas Koperasi dam UMKM Sumbar, Achmad Charisma.
Achmad yang diwakili Sekretaris Dinas, Dina Febriyanti menyebutkan, dinas fokus untuk percepatan pense-jahteraan masyarakat UMKM ini. Dinas sudah mengadakan pelatihan, seminar, temu mitra, fasilitasi UMKM dengan BUMN dan perbankan, perkuatan permodalan dan lain-lain. Hasil rapat tersebut jadi masukan bagi program kerja 2015.
Dijelaskan, koordinasi agar UMKM Sumbar tangguh dan mandiri juga dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu dan berkelanjutan. Program dan kebijakan terus dievaluasi.
Kepala Bappeda Sumbar, Afriadi Laudin memaparkan arah gerakan terpadu pensejahteraan UMKM Sumbar. Mantan Kepala Dinas Koperindag Sumbar ini mengungkapkan bagaimana proses lahirnya gerakan terpadu. Lalu dituangkan dalam arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan.
Kegiatan perekonomian daerah di Sumbar didominasi oleh usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, dalam RPJMD yang dirumuskan pada 2010 lalu, Pemprov melakukan pensejahteraan lewat gerakan terpadu.
“Gerakan terpadu ini program bersama antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota se-Sumbar. Program tidak akan berhasil jika tak ada koordinasi,” tegas Afriadi.
Afriadi berupaya memancing peserta untuk mengungkapkan pengalaman dan permasalahan yang ditemui di lapangan. Akhirnya didapat kesimpulan perlu diskusi ulang dengan perbankan sekaitan kemudahan bagi UMKM dalam mengakses permodalan.
Tak kalah pentingnya, saling melengkapi antara provinsi dengan daerah. Begitu pula koordinasi dengan badan pertanahan terkait agunan berupa sertifikat tanah. (zul)
0 komentar :
Posting Komentar
Masukan Anda amat berarti untuk pengembangan web ini selanjutnya