Bank Pelaksana KUR Diminta Lebih Proaktif

Padang - Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar selenggarakan rapat koordinasi monev program kredit usaha rakyat (KUR). Dalam monitoring dan evaluasi (monev) di Hotel Rocky Plaza itu hadir pengurus dan pembina koperasi dari berbagai daerah.

“Dalam monev KUR ini kita berupaya meningkatkan koordinasi dengan bank pelaksana KUR. Pengurus koperasi dan pejabat pembina mereka di daerah dimintai pendapat seputar pelaksanaan KUR oleh bank pelaksana beserta sosialisasi yang dilakukan dinas,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Achmad Charisma didampingi Kabid PUMKM, Desmadi Idrus, Senin (27/10)

Diakui Achmad upaya mereka melakukan sosialisasi KUR di sejumlah daerah merupakan terobosan yang bakal dilakukan terus ke depannya. Sosialisasi seperti di Pariaman, Padang Panjang, Payakumbuh, Painan dan Padang mendatangkan antusiasme tersendiri bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah setempat. 

Lebih banyak yang bisa ikut dan pelaku usaha tidak meninggalkan usaha mereka terlalu lama.
Padang jadi tempat terakhir pelaksanaan sosialisasi KUR ini, Kabid PUMKM Kabupaten Solok, Karnawati, meminta agar narasumber dari Bank Nagari dan BRI Kanwil Padang bisa mengupayakan agar bank mereka bisa mendukung sosialisasi KUR ini.

Dinas koperasi provinsi bersama dinas atau bidang terkait di daerah telah melakukan berbagai upaya agar KUR tersosialisasikan dengan kepada masyarakat. Namun masih keterbatasan waktu dan pendanaan, segelintir pelaku usaha atau koperasi yang bisa mendapatkan informasi akurat.

Selebihnya masih banyak yang mempermasalahkan KUR pakai agunan atau tidak. Ada masyarakat yang kecewa tidak mendapat KUR sementara pembina tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak tahu apa kekurangan UMKM-nya di mata lembaga perbankan.

Pembina koperasi di Dinas Koperasi dan Pasar Pesisir Selatan, Fitriyeni mengungkapkan hal senada. Bahkan dia meminta kepada bank agar bisa sedikit transparan seputar kelemahan UMKM binaan. Sering mereka mengeluhkan sulitnya berurusan dengan bank.

“Kami harap perbankan jika menolak kredit KUR UMKM, beritahukan juga kepada pembina mereka agar bisa memperbaiki apa kekurangan sehingga permohonan itu ditolak,” ungkapnya.

Kedua narasumber baik Abdul Rahman (bank nagari) maupun Taufiqurrahman (BRI) menyatakan pihak bank menerapkan jaminan lantaran untuk membantu pelaku usaha untuk disiplin membayar pinjamannya. Sebab sekali saja tertunggak maka mereka bakal sulit mengakses lagi permodalan dari lembaga keuangan lainnya. Hal-hal seputar KUR mereka jelaskan dengan gamblang.

Riwayat pinjaman akan tercatat di Sistem Informasi Debitur (bank Indonesia). Menunggak di leasing kendaraan saja bisa mengakibatkan cacatnya nama kita di lembaga keuangan. Kunci meminjam ke bank, termasuk KUR, diterapkan prinsip 5C (character, capacity, capital, condition dan collateral). Karakter debitur yang utama sekali. Jika karakternya bagus, masalah menyerahkan  sertifikat/BPKB kendaraan bakal mudah.

“Sebab dana KUR itu berasal dari nasabah kami berupa tabungan, deposito atau giro. KUR bukan bantuan. Dana nasabah dipercayakan pada kami agar dikelola dengan baik. Makanya bank menerapkan agunan, namun tetap dalam rangka memberdayakan UMKM,” ujarnya. (zul)