Masyarakat Kabupaten Solok Selatan (Solsel) sebagian besar bermata pencarian sebagai petani. Mereka merasa sangat terganggu dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan kawasan hutan lindung tanpa tapal batas yang jelas. Sehingga, banyak masyarakat yang berurusan dengan penegak hukum karena dianggap memasuki kawasan hutan lindung. Ini terungkap saat buka puasa bersama pengurus ranting dan jorong Partai Golkar Kabupaten Solok Selatan di Hotel Pesona Alam Sangir, Sabtu (3/8)
“Permasalahan ini sudah pernah kita sampaikan kepada Pemkab dan pihak kehutanan mengenai tapal batas ini, tetapi sampai saat ini belum ada keputusan yang jelas mengenai tapal batas. Setahu saya sampai saat ini memang belum ada tapal batas hutan lindung di Kabupaten Solok Selatan,” kata Ketua DPD Golkar
Kabupaten Solok Selatan yang juga Ketua DPRD setempat H. Khairunas.
Pada acara yang juga dihadiri Anggota DPR HM. Azwir Dainy Tara itu, Khairunas menyampaikan, ada kabar gembira tentang gugatan terhadap kawasan hutan lindung di Sumatra Barat. Apalagi hutan yang dimiliki negara. Karena, di Sumatra Barat tidak mengenal hutan negara, tetapi hanya hutan ulayat atau hutan adat.
Khairunnas juga menyebutkan dia telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian mengenai permasalahan ini. Pria yang sering jadi sasaran pengaduan masyarakat ini mengaku telah meminta tunjukkan aturan yang menetapkan kawasan hutan lindung di Solok Selatan. “Jangan lagi ada masyarakat yang ditangkap akibat berladang di kawasan hutan lindung,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Azwir yang diundang bersama calon Anggota DPD HM. Yamin Ferriyanto Tara yang diwakili Muhammad Khomeiny Tara menyampaikan, mengenai penetapan kawasan hutan lindung oleh pemerintah pusat terutama kementerian kehutanan kadang-kadang tidak tepat sasaran dan hanya di atas kertas saja.
Dia mencontohkan di Pesisir Selatan, rumah dinas bupatinya masuk kawasan hutan lindung. Bagaimana, pemerintah daerah melakukan pengembangan kawasannya, kalau selalu terkendala oleh status hutan lindung. Begitu juga di Solok Selatan, kalau semuanya terkendala hutan lindung, kapan masyarakat akan berkembang perekonomiannya. Apalagi mayoritas bermata pencarian sebagai petani.
Disampaikannya, selain kawasan hutan lindung, dirinya juga sering mendapatkan keluhan mengenai aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat di sepanjang Sungai Batang Hari. Di mana, masyarakat kecil dilarang menambang, tetapi pengusaha-pengusaha dengan kapasitas besar dibiarkan saja dan seakan tak tersentuh oleh penegak hukum.
Azwir menegaskan bahwa Komisi VII DPR telah turun dan hasilnya semua tambang ilegal dihentikan. Dia dan rekannya sedang mengupayakan bagaimana menata agar masyarakat yang berada di sepanjang kawasan itu bisa memanfaatkan hasil alam itu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Selain menerima masukan dari masyarakat, Azwir Dainy Tara juga melakukan sosialisasi tentang berbagai kegiatan yang telah dilaksanakannya selama menjadi wakil rakyat dari Partai Golkar selama tiga periode berturut-turut, termasuk juga mengenalkan putra-putrinya sebagai kader yang akan melanjutkan perjuangannya di bidang politik. (zul)
“Permasalahan ini sudah pernah kita sampaikan kepada Pemkab dan pihak kehutanan mengenai tapal batas ini, tetapi sampai saat ini belum ada keputusan yang jelas mengenai tapal batas. Setahu saya sampai saat ini memang belum ada tapal batas hutan lindung di Kabupaten Solok Selatan,” kata Ketua DPD Golkar
Kabupaten Solok Selatan yang juga Ketua DPRD setempat H. Khairunas.
Pada acara yang juga dihadiri Anggota DPR HM. Azwir Dainy Tara itu, Khairunas menyampaikan, ada kabar gembira tentang gugatan terhadap kawasan hutan lindung di Sumatra Barat. Apalagi hutan yang dimiliki negara. Karena, di Sumatra Barat tidak mengenal hutan negara, tetapi hanya hutan ulayat atau hutan adat.
Khairunnas juga menyebutkan dia telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian mengenai permasalahan ini. Pria yang sering jadi sasaran pengaduan masyarakat ini mengaku telah meminta tunjukkan aturan yang menetapkan kawasan hutan lindung di Solok Selatan. “Jangan lagi ada masyarakat yang ditangkap akibat berladang di kawasan hutan lindung,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Azwir yang diundang bersama calon Anggota DPD HM. Yamin Ferriyanto Tara yang diwakili Muhammad Khomeiny Tara menyampaikan, mengenai penetapan kawasan hutan lindung oleh pemerintah pusat terutama kementerian kehutanan kadang-kadang tidak tepat sasaran dan hanya di atas kertas saja.
Dia mencontohkan di Pesisir Selatan, rumah dinas bupatinya masuk kawasan hutan lindung. Bagaimana, pemerintah daerah melakukan pengembangan kawasannya, kalau selalu terkendala oleh status hutan lindung. Begitu juga di Solok Selatan, kalau semuanya terkendala hutan lindung, kapan masyarakat akan berkembang perekonomiannya. Apalagi mayoritas bermata pencarian sebagai petani.
Disampaikannya, selain kawasan hutan lindung, dirinya juga sering mendapatkan keluhan mengenai aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat di sepanjang Sungai Batang Hari. Di mana, masyarakat kecil dilarang menambang, tetapi pengusaha-pengusaha dengan kapasitas besar dibiarkan saja dan seakan tak tersentuh oleh penegak hukum.
Azwir menegaskan bahwa Komisi VII DPR telah turun dan hasilnya semua tambang ilegal dihentikan. Dia dan rekannya sedang mengupayakan bagaimana menata agar masyarakat yang berada di sepanjang kawasan itu bisa memanfaatkan hasil alam itu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Selain menerima masukan dari masyarakat, Azwir Dainy Tara juga melakukan sosialisasi tentang berbagai kegiatan yang telah dilaksanakannya selama menjadi wakil rakyat dari Partai Golkar selama tiga periode berturut-turut, termasuk juga mengenalkan putra-putrinya sebagai kader yang akan melanjutkan perjuangannya di bidang politik. (zul)
0 komentar :
Posting Komentar
Masukan Anda amat berarti untuk pengembangan web ini selanjutnya