Dinsos Sumbar Prioritaskan Pengentasan PMKS

Guna menghasilkan program kegiatan yang benar-benar memperhatikan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS), Dinas Sosial Provinsi Sumbar menyelenggarakan sosiaslisasi perencanaan program tahun 2014. Kegiatan sosialisasi yang berlangsung tiga hari itu diadakan di salah satu hotel berbintang di Kota Padang, Senin hingga Rabu (27-29/5).

“Pertambahan jumlah penduduk miskin jelas memerlukan peran aktif pemerintah. Fluktuatifnya kondisi ekonomi global jelas berpengaruh, sehingga usaha penanggulangan kemiskinan yang jadi agenda prioritas pembangunan Provinsi Sumbar perlu ditindaklanjuti,” ujar Kepala Dinas Sosial Sumbar, H. Abdul Gafar di hadapan peserta sosialisasi yang terdiri dari kepala bidang di Dinas Sosial Sumbar, Kepala Dinas dan Kasubag program di dinas sosial kabupaten/kota.

Abdul menegaskan bahwa sosialisasi ini amat tepat dilakukan terlebih jika ingin program kegiatan yang benar-benar memperhatikan PMKS di daerah masing-masing. Program kegiatannya harus pro poor. Ia juga mengingatkan agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan atas azas kesetiakawanan sosial, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, profesinalitas dan berkelanjutan.

Kepada peserta sosialisasi perencanaan program 2014, Abdul berharap agar ada komitmen bersama yang konsisten dan profesional guna terwujudnya sistem kesejahteraan sosial nasional yang inovatif dan kompetitif. Menurut dia, penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus berbasis data dan informasi yang akurat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi.

Upaya ke arah itu, kata Abdul bisa dilakukan dengan membuka layanan dan pengaduan masyarakat satu pintu, melakukan updating data secara berkala, menyiapkan juklak dan juknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial terpadu menuju kabupaten/kota sejahtera (PKST-MKS). Kementerian sosial  dan dinas sosial di daerah harus mengalokasikan anggaran, menyiapkan sarana dan prasarana serta melakukan kordinasi dengan lembaga terkait guna mewujudkan PKST.

Tak lupa Abdul minta dukungan peserta bagi kegiatan Dinas Sosial Sumbar untuk kegiatan dekonsentrasi 2014. Mereka juga diharapkan bisa mengawal dan memperjuangkan anggaran pembangunan kesejahteraan sosial di daerah masing-masing. “Harus ada terobosan (inovasi) dan penajaman prioritas program dan rancangan rencana program karena belum berapa daerah yang memasukkan database untuk membuat program PMKS ini kompetitif,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara, Supandi, menginformasikan kegiatan bertema mweujudkan sistem kesejahteraan sosial yang inovatif dan komptetitif di Sumbar itu dihadiri 65 peserta yang bakal diberi penjelasan program kegiatan dan anggaran tahun 2014 serta percepatan pelaksanaan standar pelayanan minimal oleh narasumber dari keementerian sosial. Akan ada juga penjelasan tentang pengusulan program dan anggaran 2014 dari Bappeda Sumbar.

Selain itu, dari Kanwil Perbendaharaan Sumbar, peserta diberi penjelasan anggaran dekonsentrasi dan tugas perbantuan. “Semoga semua materi sosialisasi itu bisa memahami arah kebijakan tentang penyusunan rencana kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial pada tahun 2014,” ujarnya. (zul)