Sinkronkan Program, Dinsos Kejar Program Rebutan

Dinas Sosial (Dinsos) Sumbar gelar pertemuan dengan instansi sosial kabupaten/kota di Hotel Rocky, Rabu  (20/3).

Pertemuan untuk meningkatkan koordinasi dan keterpaduan dalam menghasilkan terobosan baru seputar program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di masa datang.

Sinkronisasi program pembangunan kesejahteraan sosial di Sumbar sangat urgen dilakukan agar program di kementerian, provinsi bisa selaras dengan yang dilaksanakan kabupaten/kota.

“Pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembangunan kesejahteraan sosial  diarahkan agar 26 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) memperoleh pelayanan,” ujar Kepala Dinas Sosial, Abdul Gafar usai membuka kegiatan yang berlangsung hingga Jumat.

Dijelaskan Gafar, penurunan angka kemiskinan menjadi agenda prioritas, sesuai dengan RPJMD Sumbar. Sasarannya,  penurunan jumlah penduduk miskin secara signifikan.

Hal ini, kata kepala dinas, dengan meningkatkan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin, pemberdayaan komunitas adat terpencil dan masalah PMKS.
Dinas Sosial juga memprioritaskan pembinaan anak terlantar, para penyandang cacat, eks trauma, anak panti asuhan/panti jompo dan eks PMKS lainnya.

Program rebutanKementerian Sosial memiliki program rebutan, seperti kampung, kelompok usaha bersama (KUBE) dan lainnya. Program-program tersebut  bisa diraih jika ada dukungan dana partisipatif dari pemerintah daerah bersangkutan.

Gafar mencontohkan dua kota yang berhasil mendapat program bedah kampung, Padang dan Payakumbuh. Keduanya dapt lantaran ada dukungan penuh dari pemerintah kota. Bahkan, walikota atau wakil walikotanya ikut jemput bola.

“Kita sangat mengapresiasi Pemko Payakumbuh yang sukses dalam program bedah kampung. Partisipasi aktif masyarakatnya pun patut diacungi jempol. Bantuan yang Rp10 juta per rumah bisa mereka jadikan Rp30 juta per rumah,” urai Gafar yang didampingi Sekretaris Dinas, Indarefis dan Ketua Panpel Supandi.

Validasi databaseDinas Sosial Sumbar getol memperbaiki database yang mereka miliki. Database dijadikan indikator untuk penyusunan program ke depan agar lebih tepat sasaran.

“Kalau kita punya database yang valid maka program yang kita usulkan lebih cepat disetujui Bappeda. Data dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan akan terus kita validasi,” katanya. (zul)