| Jumat | 14 November 2012 |
Pemprov Sumbar bertekad memajukan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lewat Gerakan Terpadu Pengembangan UMKM guna mengentaskan kemiskinan.
Agar tercipta sinergi yang harmonis antar dinas terkait di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Koperasi Sumbar dan UMKM Sum bar sebagai ketua mengadakan rapat koordinasi (Rakor) di Hotel Pangeran Beach, Kamis (13/9). Rakor dibuka Asisten II Setdaprov, Safrial.
“Rapat koordinasi ini amat penting untuk mensinergikan berbagai upaya yang akan kita lakukan dalam mengentaskan kemiskinan lewat pemberdayaan UMKM. Dengan penanganan yang lintas sektoral, kita bisa lebih memaksimalkan upaya meningkatkan daya saing UM KM kita,” ujarnya.
Menurut Safrial, koordinasi ini lebih diarahkan kepada kesepahaman dan sinergisitas berbagai dinas terkait. Jika dinas atau badan lain telah membina UKM dari segi teknis, manajemen, atau permodalan, maka Dinas Koperasi bisa melanjutkannya dalah hal kelembagaan.
Misalnya, Dinas Pertanian telah membina pelaku usaha yang mengolah hasil-hasil pertanian hingga membentuk lembaga keuangan mikro agribisnis. Dinas Koperasi bisa melanjutkannya dengan cara mengarahkan pelaku usaha dan lembaga keuangan mikro tersebut membentuk koperasi yang berbadan hukum.
Dalam kesempatan itu, Safrial juga mengingatkan dinas terkait bahu-membahu menyukseskan upaya ini, terutama menyangkut data rinci UMKM yang telah diverifikasi. Kepala dinas terkait di kabupaten/kota juga diminta proaktif menyikapi perkembangan yang terjadi di provinsi, karena merekalah yang paling berhak dan bertanggungjawab atas pembinaan serta pengembangan UMKM di daerah.
“Bila ada data UMKM yang telah diverifikasi, maka kita akan mudah mengarahkan bantuan kepada mereka. BUMN yang akan menyalurkan CSR bisa memanfaatkannya. Ke depan, pelaku UMKM atau pengurus koperasi yang ikut pelatihan di UPTD Balai Diklat Koperasi Sumbar bukan hanya diberi tanda lulus pelatihan namun juga diberi sertifikat yang menyatakan mereka berhak mendapat bantuan perkuatan permodalan maupun bantuan sosial,” tegas Safrial yang juga bertindak koordinator gerakan terpadu pengembangan UMKM.
Sementara sekretaris gerakan terpadu pengembangan UMKM, Junaidi menyatakan apa yang diharapkan Safrial merupakan latar belakang diadakannya rakor tersebut. Dinas Koperasi dan UMKM akan menjadikan keterpaduan antara koperasi yang membina UMKM. Mereka juga akan mempromosikan sejumlah UMKM/koperasi dari kabupaten/kota berdasarkan usulan dari dinas terkait yang ikut rakor. (*)
Pemprov Sumbar bertekad memajukan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lewat Gerakan Terpadu Pengembangan UMKM guna mengentaskan kemiskinan.
Agar tercipta sinergi yang harmonis antar dinas terkait di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Koperasi Sumbar dan UMKM Sum bar sebagai ketua mengadakan rapat koordinasi (Rakor) di Hotel Pangeran Beach, Kamis (13/9). Rakor dibuka Asisten II Setdaprov, Safrial.
“Rapat koordinasi ini amat penting untuk mensinergikan berbagai upaya yang akan kita lakukan dalam mengentaskan kemiskinan lewat pemberdayaan UMKM. Dengan penanganan yang lintas sektoral, kita bisa lebih memaksimalkan upaya meningkatkan daya saing UM KM kita,” ujarnya.
Menurut Safrial, koordinasi ini lebih diarahkan kepada kesepahaman dan sinergisitas berbagai dinas terkait. Jika dinas atau badan lain telah membina UKM dari segi teknis, manajemen, atau permodalan, maka Dinas Koperasi bisa melanjutkannya dalah hal kelembagaan.
Misalnya, Dinas Pertanian telah membina pelaku usaha yang mengolah hasil-hasil pertanian hingga membentuk lembaga keuangan mikro agribisnis. Dinas Koperasi bisa melanjutkannya dengan cara mengarahkan pelaku usaha dan lembaga keuangan mikro tersebut membentuk koperasi yang berbadan hukum.
Dalam kesempatan itu, Safrial juga mengingatkan dinas terkait bahu-membahu menyukseskan upaya ini, terutama menyangkut data rinci UMKM yang telah diverifikasi. Kepala dinas terkait di kabupaten/kota juga diminta proaktif menyikapi perkembangan yang terjadi di provinsi, karena merekalah yang paling berhak dan bertanggungjawab atas pembinaan serta pengembangan UMKM di daerah.
“Bila ada data UMKM yang telah diverifikasi, maka kita akan mudah mengarahkan bantuan kepada mereka. BUMN yang akan menyalurkan CSR bisa memanfaatkannya. Ke depan, pelaku UMKM atau pengurus koperasi yang ikut pelatihan di UPTD Balai Diklat Koperasi Sumbar bukan hanya diberi tanda lulus pelatihan namun juga diberi sertifikat yang menyatakan mereka berhak mendapat bantuan perkuatan permodalan maupun bantuan sosial,” tegas Safrial yang juga bertindak koordinator gerakan terpadu pengembangan UMKM.
Sementara sekretaris gerakan terpadu pengembangan UMKM, Junaidi menyatakan apa yang diharapkan Safrial merupakan latar belakang diadakannya rakor tersebut. Dinas Koperasi dan UMKM akan menjadikan keterpaduan antara koperasi yang membina UMKM. Mereka juga akan mempromosikan sejumlah UMKM/koperasi dari kabupaten/kota berdasarkan usulan dari dinas terkait yang ikut rakor. (*)
0 komentar :
Posting Komentar
Masukan Anda amat berarti untuk pengembangan web ini selanjutnya