Pemerintah provinsi (Pemprov) Sumbar merespons dengan cepat permintaan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) bersama Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), agar Pemerintah Daerah mendirikan
perusahaan penjaminan kredit kepemilikan perumahan (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap.
”Meski kegiatannya cukup padat, pak gubernur tetap mau membahas perusahaan penjaminan di dalam mobil dinasnya pak gubernur. Kami dari REI mengapresiasi gubernur yang bertindak cepat dan proaktif merespons kebijakan pembiayaan kredit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak tetap itu,” ujar Alkudri Ketua DPD REI Sumbar kepada wartawan Rabu (7/3).
Bahkan di sela-sela pembicaraan itu, gubernur menghubungi pejabat Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim Sumbar. Gubernur meminta agar dinas terkait menyurati kabupaten dan kota, untuk menginvertarisir lahan yang bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak tetap. Menurut Data REI, di Sumbar sekitar 129 ribu masyarakat yang belum memiliki rumah.
”Kita berharap pemprov mengadakan rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk membahas ini, agar bisa terealisasi dan masyarakat menjadi terbantu. Kami dari REI dalam waktu dekat juga akan bertemu DPRD untuk membahas rencana ini,” ujar Alkudri.
Selain itu, pengusaha muda itu juga mengundang organisasi tempat berhimpunnya masyarakat berpenghasilan tidak tetap seperti petani, buruh harian, tukang ojek, sopir angkot, tukang bangunan, pedagang kaki lima, dan karyawan honorer serta organisasi lainnya. (*)
perusahaan penjaminan kredit kepemilikan perumahan (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap.
”Meski kegiatannya cukup padat, pak gubernur tetap mau membahas perusahaan penjaminan di dalam mobil dinasnya pak gubernur. Kami dari REI mengapresiasi gubernur yang bertindak cepat dan proaktif merespons kebijakan pembiayaan kredit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak tetap itu,” ujar Alkudri Ketua DPD REI Sumbar kepada wartawan Rabu (7/3).
Bahkan di sela-sela pembicaraan itu, gubernur menghubungi pejabat Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim Sumbar. Gubernur meminta agar dinas terkait menyurati kabupaten dan kota, untuk menginvertarisir lahan yang bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak tetap. Menurut Data REI, di Sumbar sekitar 129 ribu masyarakat yang belum memiliki rumah.
”Kita berharap pemprov mengadakan rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk membahas ini, agar bisa terealisasi dan masyarakat menjadi terbantu. Kami dari REI dalam waktu dekat juga akan bertemu DPRD untuk membahas rencana ini,” ujar Alkudri.
Selain itu, pengusaha muda itu juga mengundang organisasi tempat berhimpunnya masyarakat berpenghasilan tidak tetap seperti petani, buruh harian, tukang ojek, sopir angkot, tukang bangunan, pedagang kaki lima, dan karyawan honorer serta organisasi lainnya. (*)
0 komentar :
Posting Komentar
Masukan Anda amat berarti untuk pengembangan web ini selanjutnya