Padang - Hari ini merupakan hari paling menggembirakan bagi para penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di Sumatera Barat. Saking gembiranya, para penyuluh menjadikannya tonggak untuk memantapkan komitmen mensejahterakan kelompok tani-nelayan di daerah ini.
Bertempat di BP3K Situjuh Kabupaten Limapuluh Kota, Gubernur Irwan Prayitno mencanangkan gerakan optimalisasi penyuluhan (GOP). Pencanangan ini menegakkan kembali eksistensi penyuluh, kelembagaan penyuluhan dan sistem penyelenggaraan penyuluhan khususnya di ranah minang.
"Ini sangat menggembirakan bagi kami, 1.738 insan penyuluhan di Sumbar. Pencanangan GOP oleh Bapak Gubernur merupakan hari bersejarah bagi para penyuluh dan institusi yang bergerak dalam penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Sumatera Barat," ujar Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bakorluh) Sumbar, Yeflin Luandri, Selasa (11/11).
Diungkapkan Yeflin, betapa para penyuluh takkan gembira. Penantian mereka selama sembilan tahun akhirnya berbuah manis. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan telah lahir. GOP ini diupayakan segebyar mungkin untuk menyambut kelahiran peraturan tersebut.
GOP dicanangkan dengan tekad untuk meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Lewat GOP juga disatukan tekad para penyuluh untuk turut serta meningkatkan kesejahteraan kelompok tani-nelayan di Sumbar.
"Upaya peningkatan kesejahteraan kelompok tani-nelayan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan," tegasnya.
Menurut Yeflin, GOP ini mendukung sekaligus memperkuat gerakanan terpadu pensejahteraan masyarakat oleh Pemerintah Provinsi. Diantaranya gerakan pensejahteraan petani (GPP), gerakan pensejahteraan masyarakat pesisir (Gepemp). Dan tak kalah pentingnya adalah gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (Gerhan).
GOP pun menyiratkan upaya Pemerintah Provinsi Sumbar membentuk satu badan yang khusus mengkordinasikan kegiatan penyuluhan dari tiga SKPD sangatlah tepat. Bakorluh ada sejak 2013 dan keberadaannya dikukuhkan oleh Perda No.7 tahun 2013.
Di hari pencanangan ini, juga bakal ditandatangani kesepakatan kerjasama dalam proses penyuluhan dengan Mahasiswa KKN Universitas Bung Hatta, kerjasama penyuluhan dengan teknologi dari BPPT, kerjasama penyuluhan dengan dukungan benih, pupuk dan antisipasi harga dari BUMN. Pada kesempatan itu juga dilakukan tanam-tebar benih dan bibit komoditi pertanian, perikanan dan kehutanan.
"Kami berharap, kegiatan hari ini menjadi awal yang baik bagi kita semua. Sebab semua stakeholder terkait bakal hadir. Semoga sistem penyuluhan berkembang luas dan menghasilkan kinerja yang baik bagi Sumbar," pungkasnya. (zul)
Bertempat di BP3K Situjuh Kabupaten Limapuluh Kota, Gubernur Irwan Prayitno mencanangkan gerakan optimalisasi penyuluhan (GOP). Pencanangan ini menegakkan kembali eksistensi penyuluh, kelembagaan penyuluhan dan sistem penyelenggaraan penyuluhan khususnya di ranah minang.
"Ini sangat menggembirakan bagi kami, 1.738 insan penyuluhan di Sumbar. Pencanangan GOP oleh Bapak Gubernur merupakan hari bersejarah bagi para penyuluh dan institusi yang bergerak dalam penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Sumatera Barat," ujar Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bakorluh) Sumbar, Yeflin Luandri, Selasa (11/11).
Diungkapkan Yeflin, betapa para penyuluh takkan gembira. Penantian mereka selama sembilan tahun akhirnya berbuah manis. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan telah lahir. GOP ini diupayakan segebyar mungkin untuk menyambut kelahiran peraturan tersebut.
GOP dicanangkan dengan tekad untuk meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Lewat GOP juga disatukan tekad para penyuluh untuk turut serta meningkatkan kesejahteraan kelompok tani-nelayan di Sumbar.
"Upaya peningkatan kesejahteraan kelompok tani-nelayan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan," tegasnya.
Menurut Yeflin, GOP ini mendukung sekaligus memperkuat gerakanan terpadu pensejahteraan masyarakat oleh Pemerintah Provinsi. Diantaranya gerakan pensejahteraan petani (GPP), gerakan pensejahteraan masyarakat pesisir (Gepemp). Dan tak kalah pentingnya adalah gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (Gerhan).
GOP pun menyiratkan upaya Pemerintah Provinsi Sumbar membentuk satu badan yang khusus mengkordinasikan kegiatan penyuluhan dari tiga SKPD sangatlah tepat. Bakorluh ada sejak 2013 dan keberadaannya dikukuhkan oleh Perda No.7 tahun 2013.
Di hari pencanangan ini, juga bakal ditandatangani kesepakatan kerjasama dalam proses penyuluhan dengan Mahasiswa KKN Universitas Bung Hatta, kerjasama penyuluhan dengan teknologi dari BPPT, kerjasama penyuluhan dengan dukungan benih, pupuk dan antisipasi harga dari BUMN. Pada kesempatan itu juga dilakukan tanam-tebar benih dan bibit komoditi pertanian, perikanan dan kehutanan.
"Kami berharap, kegiatan hari ini menjadi awal yang baik bagi kita semua. Sebab semua stakeholder terkait bakal hadir. Semoga sistem penyuluhan berkembang luas dan menghasilkan kinerja yang baik bagi Sumbar," pungkasnya. (zul)
0 komentar :
Posting Komentar
Masukan Anda amat berarti untuk pengembangan web ini selanjutnya