Bappeda Sumbar gelar musyarawah rencana pembangunan
(Musrenbang) untuk rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2014 pagi ini. Musrenbang
yang akan berlangsung hingga Rabu depan dan diikuti sekitar 500 peserta tersebut
juga bakal dihadiri perwakilan dari Kemendagri, Kemen PPN /Bappenas, dan Kemen
PDT.
“Musrenbang ini bertujuan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi, menyepakati prioritas pembangunan. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menyelaraskan program/kegiatan tersebut dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program/kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota,” ujar Kepala Bappeda Sumbar, Prof. Rahmat Syahni, Minggu (6/4).
Dijelaskan Rahmat, berdasarkan dari penjabaran RPJM Daerah 2010-2015, ada 10 prioritas pembangunan yang harus dilakukan pada 2014. Meliputi pengamalan agama dan ABS-SBK dalam n kehidupan masyarakat, reformasi birokrasi dalam pemerintahan, pemerataan dan peningkakualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan. Sumbar juga bakal mengembangkan industri olahan dan perdagangan, UMKM, koperasi dan penumbuhan iklim investasi.
Kawasan wisata alam dan budaya akan lebih dikembangkan. Juga ingin dicapai penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal. Berikutnya, pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat. Serta penanggulangan bencana alam dan dan pelestarian lingkungan hidup.
Bappeda berusaha agar musrenbang mendapatkan hasil yang optimal. Rahmat bersama timnya membagi kegiatan ke dalam sidang pleno dan sidang kelompok. Dalam sidang pleno ada diskusi panel yang di dalamnya ada paparan dari Kementerian Negara PDT, Ketua DPRD Sumbar, Kepala Bappeda Sumbar dan Kepala DPKD Sumbar. Buku panduan kegiatan pun telah disiapkan.
Sementara itu, sidang kelompok dibagi menurut bidang dan prioritas pembangunan. Bappeda membaginya menjadi tiga kelompok yakni kelompok sosial budaya, ekonomi serta kelompok prasarana wilayah dan lingkungan hidup.
Ditambahkannya hasil dari musrenbang ini berguna bagi penyempurnaan rancangan awal RPKD provinsi menjadi rancangan akhir RPKD tahun 2014. Rancangan inilah yang akan dibawa ke sidang paripurna DPRD untuk disahkan.
“Jika ada program yang budgetnya besar dan tidak mampu dilaksanakan daerah, akan dibawa ke Musrenbang Nasional pada 25 April nanti. Jika pusat juga tidak mampu, mungkin akan dicarikan program hibah atau loan dari luar negeri,” urai Rahmat.
“Musrenbang ini bertujuan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi, menyepakati prioritas pembangunan. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menyelaraskan program/kegiatan tersebut dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program/kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota,” ujar Kepala Bappeda Sumbar, Prof. Rahmat Syahni, Minggu (6/4).
Dijelaskan Rahmat, berdasarkan dari penjabaran RPJM Daerah 2010-2015, ada 10 prioritas pembangunan yang harus dilakukan pada 2014. Meliputi pengamalan agama dan ABS-SBK dalam n kehidupan masyarakat, reformasi birokrasi dalam pemerintahan, pemerataan dan peningkakualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan. Sumbar juga bakal mengembangkan industri olahan dan perdagangan, UMKM, koperasi dan penumbuhan iklim investasi.
Kawasan wisata alam dan budaya akan lebih dikembangkan. Juga ingin dicapai penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal. Berikutnya, pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat. Serta penanggulangan bencana alam dan dan pelestarian lingkungan hidup.
Bappeda berusaha agar musrenbang mendapatkan hasil yang optimal. Rahmat bersama timnya membagi kegiatan ke dalam sidang pleno dan sidang kelompok. Dalam sidang pleno ada diskusi panel yang di dalamnya ada paparan dari Kementerian Negara PDT, Ketua DPRD Sumbar, Kepala Bappeda Sumbar dan Kepala DPKD Sumbar. Buku panduan kegiatan pun telah disiapkan.
Sementara itu, sidang kelompok dibagi menurut bidang dan prioritas pembangunan. Bappeda membaginya menjadi tiga kelompok yakni kelompok sosial budaya, ekonomi serta kelompok prasarana wilayah dan lingkungan hidup.
Ditambahkannya hasil dari musrenbang ini berguna bagi penyempurnaan rancangan awal RPKD provinsi menjadi rancangan akhir RPKD tahun 2014. Rancangan inilah yang akan dibawa ke sidang paripurna DPRD untuk disahkan.
“Jika ada program yang budgetnya besar dan tidak mampu dilaksanakan daerah, akan dibawa ke Musrenbang Nasional pada 25 April nanti. Jika pusat juga tidak mampu, mungkin akan dicarikan program hibah atau loan dari luar negeri,” urai Rahmat.
0 komentar :
Posting Komentar
Masukan Anda amat berarti untuk pengembangan web ini selanjutnya