Banyak Program Kementerian yang Bisa Diraih

Dinas Koperasi UMKM Sumbar mengadakan rapat koordinasi dengan dinas atau bidang yang membawahi koperasi dan UMKM di  kabupaten/kota. Rakor itu diselenggarakan di Hotel Pusako Bukittinggi.

Dalam rapat ikut dihadirkan Kabiro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM, Marjoko Prawoto. Marjoko dihadirkan untuk memberikan arahan kepada peserta tentang kebijakan dan program kementerian. Diharapkan paparan Marjoko bisa memberi wawasan kepada peserta rapat untuk menyusun program tahun agggaran 2014.

“Banyak program kementerian yang bisa dimanfaatkan daerah untuk memberdayakan koperasi dan UMKM didaerahnya. Namun tiap daerah akan bersaing dengan daerah lainnya untuk mendapatkan program kementerian itu,” ujar Marjoko usai berbicara di hadapan peserta rakor.

Marjoko menyebutkan program kementerian bisa diraih daerah dengan mengajukan proposal berisi kegiatan strategis. Kegiatan strategis itu harus berdasarkan kebutuhan lokal namun tetap mengacu kepada program  baseline dan program inisiatif kementerian. Program baseline ini telah ditetapkan untuk jangka lima tahun (2009-2014). Sementara program inisiatif ini adalah program yang masuk berdasarkan usulan daerah dan harus disetujui Bappenas.

“Untuk mendapatkan program dari kementerian, proposal kegiatan strategis yang dibuat harus bisa meyakinkan masing-masing bidang di kementerian yang bertanggung jawab atas program tersebut. Lengkapi juga dengan kesiapan daerah baik dari segi program pendukung, sarana dan prasarana maupun anggarannya. Daerah harus aktif pula berkoordinasi dengan bidang dimaksud,” ujar Marjoko.

Pada rakor itu masing-masing kepala bidang di Dinas Koperasi UMKM Sumbar memaparkan kegiatan yang dilakukan sepanjang 2013. Zirma Yusri dari Bidang Bina Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi menekankan penyuluhan terhadap koperasi yang tidak aktif. Ini berkaitan dengan program kementerian yang akan merevitalisasi KUD yang banyak mati suri.

Revitalisasi KUD ini sesuai amanat UU no. 17/2012 yang memberi keleluasaan pada koperasi bergerak di sektor riil. Kegiatan ini berhubungan dengan Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi yang dikepalai Herman. Akhir Februari ini dilaksanakan pertemuan dengan PUSKUD guna membahas masalah ini.

Sementara dari Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Desmerry menegaskan bidangnya akan mengupayakan dana bergulir yang masih menunggak di berbagai koperasi simpan pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP). Tunggakan ini harus dibayarkan ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). USP pada berbagai koperasi diupayakan menjadi koperasi tersendiri, terpisah dari koperasi induk sesuai tuntutan UU No.17/2012.

Desmadi Idrus, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menegaskan pihaknya akan terus memberdayakan PKL, sosialisasi KUR, pasar tradisional dan TPKU. Daerah diharapkan cepat memverifikasi koperasi penerima dana hibah modal PKL yang diregistrasi tahun ini.
Ada 1000 PKL yang diregister dan masing-masingnya bisa menerima perkuatan modal Rp2 juta melalui koperasi penerima dana hibah.

Kepala UPTD Balai Diklat Koperasi, Junaidi akan melaksanakan pelatihan bagi 16 angkatan yang diamanatkan APBD Sumbar. Dinas atau kepala bidang yang membawahi koperasi di kabupaten/kota diharapkan dapat mengelompokkan pelaku UMKM atau pengurus koperasi yang akan diutus mengikuti pelatihan. Ini untuk menghindari peserta yang sekedar memenuhi undangan pelatihan dan tidak menerapkan ilmu yang didapat.

Para kepala bidang ini pun menjelaskan kemungkinan program yang akan dilakukan pada 2014. Tujuannya agar peserta rakor bisa merumuskan program yang akan diusulkan pada 2014. Mereka berharap sekali dukungan penuh dari dinas atau bidang yang membawahi koperasi di kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan itu nantinya. Dengan demikian tak ada lagi kegiatan provinsi yang tidak bisa ditindaklanjuti daerah karena mereka tidak memiliki program yang sama. Atau sebaliknya. Ini bertujuan menjadikan Sumbar sebagai Provinsi Koperasi. (zul)