Andre Rosiade Diharapkan Kawal Hasil Mediasi

Tokoh muda Padang Andre Rosiade ikut dalam perjuangan pedagang Pasar Raya. Bahkan calon walikota itu menyatakan akan mengawal hasil mediasi antara pedagang dengan Pemko di Komnas HAM Jakarta 8 November 2011.

Menurutnya, jika Pemko konsisten, isi mediasi tersebut sebenarnya tidak sulit, dan dapat menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan geliat Pasar Raya.

“Apa susahnya menerapkan hasil mediasi tersebut. Jika kami dipercaya menjadi pemimpin kota, Insya Allah, ini akan dituntaskan segera,” kata Andre Rosiade, dalam hearing (dengar pendapat) dengan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar dan pedagang.

Dalam hearing tersebut Andre, PBHI, dan perwakilan pedagang, sepakat tetap serius mendapatkan hasil mediasi. Perwakilan pedagang juga mengharapkan Andre memprioritaskan hasil mediasi jika terpilih sebagai walikota.

“Kami berharap, Andre mengawal mediasi  di Komnas HAM itu. Kami ingin, mendapatkan hak, seperti ketika kami belum terkena gempa. Kami juga menginginkan, Pemko memperlihatkan maket pembangunan Pasar Inpres II, III dan IV, sebelum pembangunan selesai,” kata perwakilan pedagang yang juga Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Padang, Ahmad Yani dalam relis yang diterima Singgalang, kemarin.

Ketua PBHI Firdaus menyebutkan, Pemko Padang belum memiliki itikad baik dalam menuntaskan kisruh Pasar Raya. Firdaus juga mengungkapkan hasil rekomendasi itu. Katanya, Fase VII harus direhabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon). Namun, sampai saat ini, belum ada tanda-tanda Pemko akan merehab rekon bangunan itu. Saat ini, pedagang kesulitan untuk berdagang, karena akses tertutup ke lokasi itu.

Selanjutnya, pemko berjanji akan menata PKL yang menjamur di Pasar Raya, agar akses pasar tidak tertutup. Namun, sampai saat ini, PKL makin semrawut.

Refrizal yang turut hadir dalam dialog menyebutkan, saat ini pemko harus memberikan solusi cerdas. Dia berjanji kembali menjembatani pertemuan dengan Pemko.

Katanya, beberapa hal dari tuntutan itu berkaitan langsung dengan daerah dan anggaran daerah.
Ketua DPRD Padang Zulherman pun mendesak pemko  untuk memenuhi komitmen yang dibuat di Komnas HAM Jakarta. Sebagai pemerintah, pemko harus konsisten. (*/zul)