Pemerintah
Provinsi melalui Dinas Koperasi UMKM Sumbar telah menyalurkan dana sebesar Rp7,2
miliar sebagai bantuan modal untuk 10.932 Pedagang Kreatif Lapangan (PKL).
Semua PKL yang menerima bantuan sudah masuk daftar registrasi dan menjadi
anggota koperasi.
Bagi PKL yang ingin mendapat bantuan serupa, maka ia harus terdaftar dulu dan menjadi anggota koperasi. Dijamin bantuan ini lebih aman, karena tidak ada bunga seperti meminjam di tengkulak atau para rentenir.
“Menurut data BPS Sumbar, dari 501.410 jumlah Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar, secara umum hampir seluruhnya merupakan Usaha Mikro,” kata Gubernur Irwan Prayitno, saat memberi sambutan dalam acara launching penyerahan bantuan perkuatan modal PKL melalui koperasi pada lima kabupaten di Sumbar, di Hotel Mercure Padang, Selasa (17/7).
Dikatakannya, usaha mikro tersebut ada yang bergerak di sektor informal sebanyak 423.280 usaha atau 84,42 persen, usaha kecil sebanyak 74.410 usaha atau 14,84 persen. Sedangkan usaha menengah dan besar sebanyak 3.720 perusahaan/usaha atau 0,74 persen.
“PKL jumlahnya cukup besar dan memiliki potensi yang dapat menyediakan lapangan kerja yang tersebar di berbagai pasar perkotaan sampai pasar-pasar tradisional/pasar nagari,” tambahnya.
Salah satu misi pembangunan daerah Sumbar, mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Maka dari itu, Pemprov melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumbar dari tahun 2008 sampai 2012 ini telah memprogramkannya.
“Kegiatan registrasi dan verifikasi dan bantuan perkuatan modal PKL, dengan bantuan perkuatan modal Rp. 1.000.000/PKL. Bantuan diberikan kepada PKL yang berjualan di tempat yang diizinkan pemerintah, serta mengintegrasikannya dengan koperasi setempat,” ujarnya.
Khusus untuk tahun 2012 telah dialokasikan dana pada APBD Provinsi sebesar Rp2 miliar untuk perkuatan modal kepada 31 koperasi guna disalurkan kepada 2000 PKL.
Dalam proses penyalurannya diawali dengan mendata para PKL (Registrasi dan Verifikasi) baik yang belum bergabung dengan koperasi maupun yang sudah. Proses registrasi ini bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Universitas Andalas.
Dari hasil registrasi dan verifikasi pada lima Kabupaten yakni Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Solok dan Pesisir Selatan, maka jumlah PKL yang terseleksi 1.932 PKL (96,60%). PKL tersebut bergabung pada 31 koperasi.
Sementara Kepala Dinas Koperasi UMKM Sumbar, Achmad Charisma mengatakan, Kabupaten Pasaman dengan tiga Koperasi menerima total bantuan Rp377 juta untuk disalurkan kepada 337 PKL. Sementara Kabupaten Agam dengan tujuh Koperasi menerima total bantuan Rp384 juta untuk disalurkan kepada 384 PKL.
“Kabupaten Padang Pariaman dengan tujuh koperasi menerima total bantuan Rp382 juta untuk disalurkan kepada 382 PKL. Kabupaten Solok dengan tujuh koperasi menerima total bantuan Rp398 juta untuk disalurkan kepada 398 PKL. Dan Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuh koperasi menerima total bantuan Rp391 juta untuk disalurkan kepada 391 PKL,” katanya.
Menurut gubernur, PKL yang dapat bantuan sekarang, dipastikan bisa mengembalikan dana bergulir yang mereka terima. Keyakinan itu sangat beralasan, karena sama rentenir saja dengan bunga 600 persen per tahun, sanggup dikembalikan para PKL.
Ia juga berharap makin banyak bank yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa ada jaminan. Jika ada juga yang nakal, ia berharap bisa menerima pengaduannya, agar bisa ditindaklanjuti. (106/Zulfadli)
Bagi PKL yang ingin mendapat bantuan serupa, maka ia harus terdaftar dulu dan menjadi anggota koperasi. Dijamin bantuan ini lebih aman, karena tidak ada bunga seperti meminjam di tengkulak atau para rentenir.
“Menurut data BPS Sumbar, dari 501.410 jumlah Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar, secara umum hampir seluruhnya merupakan Usaha Mikro,” kata Gubernur Irwan Prayitno, saat memberi sambutan dalam acara launching penyerahan bantuan perkuatan modal PKL melalui koperasi pada lima kabupaten di Sumbar, di Hotel Mercure Padang, Selasa (17/7).
Dikatakannya, usaha mikro tersebut ada yang bergerak di sektor informal sebanyak 423.280 usaha atau 84,42 persen, usaha kecil sebanyak 74.410 usaha atau 14,84 persen. Sedangkan usaha menengah dan besar sebanyak 3.720 perusahaan/usaha atau 0,74 persen.
“PKL jumlahnya cukup besar dan memiliki potensi yang dapat menyediakan lapangan kerja yang tersebar di berbagai pasar perkotaan sampai pasar-pasar tradisional/pasar nagari,” tambahnya.
Salah satu misi pembangunan daerah Sumbar, mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Maka dari itu, Pemprov melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumbar dari tahun 2008 sampai 2012 ini telah memprogramkannya.
“Kegiatan registrasi dan verifikasi dan bantuan perkuatan modal PKL, dengan bantuan perkuatan modal Rp. 1.000.000/PKL. Bantuan diberikan kepada PKL yang berjualan di tempat yang diizinkan pemerintah, serta mengintegrasikannya dengan koperasi setempat,” ujarnya.
Khusus untuk tahun 2012 telah dialokasikan dana pada APBD Provinsi sebesar Rp2 miliar untuk perkuatan modal kepada 31 koperasi guna disalurkan kepada 2000 PKL.
Dalam proses penyalurannya diawali dengan mendata para PKL (Registrasi dan Verifikasi) baik yang belum bergabung dengan koperasi maupun yang sudah. Proses registrasi ini bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Universitas Andalas.
Dari hasil registrasi dan verifikasi pada lima Kabupaten yakni Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Solok dan Pesisir Selatan, maka jumlah PKL yang terseleksi 1.932 PKL (96,60%). PKL tersebut bergabung pada 31 koperasi.
Sementara Kepala Dinas Koperasi UMKM Sumbar, Achmad Charisma mengatakan, Kabupaten Pasaman dengan tiga Koperasi menerima total bantuan Rp377 juta untuk disalurkan kepada 337 PKL. Sementara Kabupaten Agam dengan tujuh Koperasi menerima total bantuan Rp384 juta untuk disalurkan kepada 384 PKL.
“Kabupaten Padang Pariaman dengan tujuh koperasi menerima total bantuan Rp382 juta untuk disalurkan kepada 382 PKL. Kabupaten Solok dengan tujuh koperasi menerima total bantuan Rp398 juta untuk disalurkan kepada 398 PKL. Dan Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuh koperasi menerima total bantuan Rp391 juta untuk disalurkan kepada 391 PKL,” katanya.
Menurut gubernur, PKL yang dapat bantuan sekarang, dipastikan bisa mengembalikan dana bergulir yang mereka terima. Keyakinan itu sangat beralasan, karena sama rentenir saja dengan bunga 600 persen per tahun, sanggup dikembalikan para PKL.
Ia juga berharap makin banyak bank yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa ada jaminan. Jika ada juga yang nakal, ia berharap bisa menerima pengaduannya, agar bisa ditindaklanjuti. (106/Zulfadli)
0 komentar :
Posting Komentar
Masukan Anda amat berarti untuk pengembangan web ini selanjutnya