Draft Ranperda Diperbaiki, LPM Diminta Proaktif

Padang - Pemko Padang merasakan arti penting keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) selama ini. LPM telah jadi lembaga strategis yang ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Untuk itu, Pemko Padang senantiasa berupaya agar LPM aktif menyusun perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pelaksanaan pembangunan di kelurahan atau kecamatan dimana mereka berdomisili. 

"Kita gembira antusiasme anggota LPM, rapat koordinasi yang kita laksanakan jafi hidup suasananya rapat. Terakhir,  mereka begitu semangat memberikan masukan terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan pada November lalu," ujar Kepala BPMPKB Padang, Muji Susilawati, Jumat (30/12).

Dikatakan Muji rancangan peraturan daerah yang dibawa pada rapat koordinasi waktu itu barulah draft yang dibuat tim ahli kita berdasar berbagai aspek yang berhasil mereka serap. Kita ingin menyerap pula aspirasi semua komponen masyarakat merasa memiliki ranperda tersebut dan menerimanya untuk dijadikan peraturan daerah. Sebelumnya BPMPKB telah menyebarkan ranperda itu ke stake holder terkait agar proses pembahasannya lebih aspiratif.

Pengurus LPM yang terkait langsung dengan ranperda, begitu banyak masukan kala membahasnya lebih lanjut pada rapat tersebut. Ini wajar karena pengurus LPM ini yang berhubungan langsung dengan masyarakat, mereka yang lebih pengalaman.

Muji mengatakan banyaknya masukan atau kritikan membangun bukan berarti draft ranperda belum mengakomodir pemikiran para pengurus LPM, mulai dari kelurahan hingga DPD LPM Padang. Usulan peserta rapat memperkaya khazanah ranperda. Semua usulan yang masuk akan ditampung. Apabila bersesuaian dengan aturan-aturan yang ada, maka usulan itu akan di adopsi ke dalam ranperda.

Pengurus LPM yang diharapkan untuk membantu kesuksesan program unggulan pemko. Mereka yang memotivasi agar terjadi peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Mereka pula yang berperan memandirikan masyarakat dalam menjalankan program pembangunan.

Hanya sayangnya, dari pantauan Singgalang masukan itu begitu deras dalam rapat tersebut. Namun janji untuk membuat usulan tertulis tak terwujud hingga kini. Kenapa? 

Padahal Dewan Pakar LPM, Irwan Basyir usai rapat itu juga melihat hidupnya dinamika rapat koordinasi sebagai suatu berkah. Hal ini menggambarkan betapa lebih hidupnya rapat-rapat yang mereka hadapi bersama masyarakat. 

Mereka yang lebih paham dan mereka pula yang akan merasakan dampak positif dan negatif pelaksanaan peraturan itu nantinya. Lebih bagus kiranya usulan itu dibuat secara tertulis dan jadi putusan LPM Padang. 

"Wajar jika para pengurus LPM minta agar sejumlah peraturan diganti, ada yang diperbaiki redaksi atau sistemnya, diperkaya dengan usulan peserta rapat. Semua itu masih dalam koridor untuk membuat aturan ini lebih berdaya guna, efektif dan efisien," tegasnya saat itu. (zul)