Tekadkan Meraih APE, Padang Prioritaskan Perencanaan Anggaran Berbasis Gender

Padang - Perencanaan penganggaran responsif gender PPRG) bukan menambah anggaran baru. Tidak ada alokasi khusus untuk menerapkan pengarustamaan gender  (PUG) dalam perencanaan anggaran ini. Artinya bukan seluruh program yang harus diubah menjadi responsif gender. Tak ada pula pemisahan anggaran untuk perempuan dan laki-laki. 

Hal ini ditegaskan Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  Ratna Susianawati dalam Bintek PPRG di Padang, Kamis (27/4).

"PUG tidak menuntut alokasi khusus dalam perencanaan pengangguran yang bapak/ibu lakukan. Hanya memilah dan mempertajam sisi pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dan disesuaikan dengan prinsip kesetaraan gender," ujar Ratna.

Ratna mengingatkan agar OPD di Padang di bawah koordinasi Bappeda dan monitoring inspektorat mulai mengubah mindset terkait isu gender. Analisis perencanaan anggaran berdasarkan PUG.  

"Gender bukan persoalan yang mengacu kepada perempuan atau lebih mengutamakan perempuan, apalagi mengalahkan peran laki-laki. Gender lebih mengarah pada partnership, harmonisasi peran antara perempuan dan laki-laki," jelasnya. 

Perencanaan itu hendaknya memasukkan pengalaman aspirasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki . Ini dimasukkan ke dalam perencanaan,  pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. 

Ratna berharap aparatur sipil negara yang ikut bimtek itu untuk meyakinkan atasannya hingga kepala dinas untuk memperhatikan hal ini.  Terutama program prioritas nasional, menyangkut hajat hidup orang banyak, layanan umum. 

Asisten Pemerintahan Vidal Triza diingatkan Ratna untuk menyampaikan kepada Walikota soal dukungan nyata terhadap PPRG. Ini urusan wajib secara nasional. "Mudah-mudahan pada 2018 Padang bisa meraih APE.  Masa Padang sebagai etalase Sumbar," ungkapnya yang selama pemaparannya mencoba mengingatkan peran masing-masing OPD terhadap PUG. 

Menanggapi harapan tersebut,  Vidal mengatakan motivasi yang diberikan dalam bimtek ini makin membuka wawasan ASN di lingkungan Pemko Padang. Penyampaian Asisten Deputi tersebut akan menjadi perhatian kita dalam membahas Musrenbang 2018. 

"Kita berharap pada 2018 nanti seluruh OPD bisa menerapkan perencanaan penganggaran berbasis gender ini. Ini butuh komitmen tinggi 25 OPD yang dihadirkan pada acara ini," ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Muji Susilawati optimis perencanaan anggaran OPD di pemko makin responsif gender. 

Dikatakannya, dalam bimtek ini OPD diminta untuk menyerahkan anggaran mereka dan berlatih untuk menganalisis, memilah dan merencanakan anggaran responsif gender (ARG) selama dua hari ini.

"ARG selain berpotensi mendatangkan APE ke Padang,  juga kontribusi nyata dalam menjadikan Padang KotaLayak Anak," ungkap Muji. (404)