Dinsos Genjot Penurunan Penduduk Miskin

Padang - Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Barat  2010-2015  berakhir
tahun ini.  Akibatnya acuan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah untuk 2016 berubah. Menyikapi hal ini, Dinas Sosial Sumbar melakukan sinergitas dan sinkronisasi program mereka dengan dinas sosial di kabupaten/kota.

Langkah ini juga bermanfaat buat menggenjot upaya penurunan penduduk miskin menjadi 6,95 persen.
“Pertemuan ini melibatkan insansi dinas sosial provinsi, kabupaten/kota dan Bappeda.  Selain meningkatkan koordinasi dan sinergitas, diharapkan bisa pula membuat terobosan baru tentang program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di masa datang,” ujar Sekretaris Dinas Sosial Sumbar, Indra Refis, Rabu (18/3).

Pertemuan di Balai Diklat Kementerian Sosial, Pauh Padang ini menjadi penting lantaran upaya memberikan perlindungan sosial yang memenuhi rasa keadilan bagi setiap warga negara berada di tahun akhir RPJM Sumbar. Maka RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Sumbar dan mengacu pada RPJM nasional.

Untuk 2016, harus mempedomani PP No. 8 tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Dalam PP disebutkan pada masa transisi, maka RPJM daerah yang lama jadi acuan sementara. Sedangkan menurut Permendagri, rancangan awal RKPD disusun berpedoman RPJMD provinsi dan RPJM nasional.

Menurut Indra, ini dilakukan agar ada keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan nasional. Hasilnya bisa pula menjadi bahan dalam Forum SKPD yang akan dilaksanakan Bappeda Sumbar.
Indra juga mengungkapkan capaian dinas yang dikepalai Abdul Gafar itu. Pada tahun terakhir RPJMD 2010-2015 ini ditargetkan penurunan penduduk miskin signifikan. Berdasarkan data PPLS 2011, jumlah penduduk miskin Sumbar berjumlah 441.799 kepala keluarga (KK) atau 9,8 persen.

Jumlahya terus menurun setiap tahun yaitu menjadi 404.736 pada 2012 atau 8,9 persen. Seterusnya 8,14 persen (2013) dan 7,41 persen (2014). Pada 2015 ini ditargetkan 6,95 persen.

Adapun rencana kerja dinas ini adalah melanjutkan prioritas pembangunan dalam RPJM Sumbar 2010-2015 khususnya prioritas kedelapan yaitu percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran  dan daerah tertinggal.

Diakuinya, program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Sumbar masih terbatas. Tidak sesuai dengan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tersebar pada seluruh daerah di Sumbar. Untuk itu dia berharap dukungan anggaran untuk program/kegiatan pengentasan kemiskinan di daerah masing-masing.

Ketua Pelaksana Supandi, menambahkan kegiatan yang diikuti 54 peserta itu menghadirkan pemakalah dari tim Bappeda, DPKD dan Dinas Sosial Sumbar. (zul)