Orang Netra Saja Semangat Mencoblos
Padang - Kekurangan yang mereka derita, tak menyurutkan semangat penghuni Panti
Sosial Bina Netra (PSBN) Tuah Sakato. Anak-anak yang dididik dan dilatih di panti (kelayan) tersebut sangat antusias menggunakan hak pilihnya.
"Memilih adalah hak kita sebagai warga negara. Apalagi saat ini hidup kita dalam tanggungan negara," ujar penderita cacat netra total Mawardi usai mencoblos di TPS 12 Kelurahan Kalumbuk, Rabu (9/4).
Ditegaskan Mawardi, sebagai warga yang dihidupi oleh negara mereka harus memberikan balasan yang baik pula terhadap negara. Baginya tak soal calon legislatif (caleg) itu menguntungkan bagi dia dan teman-temannya atau tidak. Mau kenal mereka atau tidak.
Jangankan ada sosialisasi dari caleg, dari KPU saja hal itu tidak mereka dapatkan. Untung bagi Mawardi dia pernah normal hingga 2010 lalu. Jadi bekal nama parpol yang baik ada dalam ingatannya. Untuk nama calon dia pilih nomor urut 1 lantaran dia percaya yang nomor 1 itu pasti yang terbaik menurut partai.
Darwas yang baru pertama kali ikut pemilu legislatif minta dibacakan partai yang ada, nama-nama calon. Dia memilih berdasarkan intuisi dan sedikit penglihatan yang tersisa. Bagi penderita low vision ini yang banyak gelar lebih baik daripada yang tidak.
Baik Mawardi ataupun Darwas, yang penting mereka telah berbuat sesuatu untuk negara. Karena pemilu adalah mekanisme yang dilakukan di negara ini untuk menentukan arah lima tahun yang akan datang. Dan merasa bersalah dan kecewa jika mereka tidak bisa ikut.
Begitu juga dengan 30 teman keduanya yang bisa menggunakan hak pilihnya. Saking bersemangatnya, usai latihan upacara bendera untuk Senin depan mereka ribut minta diantar ke TPS.
Antusiasme penderita netra ini mendapat apresiasi dari Ketua KPPS di TPS 12, Jumaidi. Dia beserta jajarannya memberikan berbagai kemudahan bagi anak berkebutuhan khusus ini. Ada dua panti yang mereka layani, yaitu Panti Sosial Bina Grahita dan PSBN.
Di TPS dengan 373 pemilih di DPT itu membolehkan kelayan ini didampingi pembimbing yang dia percaya. Sebab tidak tersedia kertas suara berhuruf braille untuk mereka. Kelayan ini juga diberi sedikit
prioritas, hingga tidak perlu antri begitu lama.
Akibatnya Suci Trinanda, instruktur orientasi mobilitas PSBN jadi orang yang sibuk menuntun anak, membacakan nama calon anggota DPD, seluruh nama caleg dan partainya hingga si anak selesai melaksanakan haknya. "Ini pengalaman kedua saya mendampingi kelayan. Capek juga, tapi kami terhibur melihat semanga mereka menggunakan hak pilihnya," ujarnya.
Dikunjungi Komnas
HAM Penyelenggaraan pemilihan umum legislatif bagi anak berkebutuhan khusus ini mendapat perhatian dari Komnas HAM. Tim Pemantau Pemilu mereka mendatangi PSBN dan mewawancarai penghuni panti tentang pesta demokrasi yang telah mereka jalani dan seperti apa keinginan mereka ke depan.
Koordinator Tim, Sasanti mengatakan kunjungan mereka untuk melihat sejauh mana hak dasar warga negara, dalam hal ini hak konstitusinya terpenuhi. "Kami mendatangi panti jompo, panti anak berkebutuhan
khusus, lembaga pemasyarakatan dan tahanan di Polresta. Juga kelompok masyarakat adat seperti suku anak dalam di Dharmasraya," ujarnya.
Hasil dari pemantauan tersebut akan disampaikan ke pihak terkait. Mereka akan mengadakan dengar pendapat hingga penandatanganan MoU terhadap masalah yang mereka tangani. (zul)
Sosial Bina Netra (PSBN) Tuah Sakato. Anak-anak yang dididik dan dilatih di panti (kelayan) tersebut sangat antusias menggunakan hak pilihnya.
"Memilih adalah hak kita sebagai warga negara. Apalagi saat ini hidup kita dalam tanggungan negara," ujar penderita cacat netra total Mawardi usai mencoblos di TPS 12 Kelurahan Kalumbuk, Rabu (9/4).
Ditegaskan Mawardi, sebagai warga yang dihidupi oleh negara mereka harus memberikan balasan yang baik pula terhadap negara. Baginya tak soal calon legislatif (caleg) itu menguntungkan bagi dia dan teman-temannya atau tidak. Mau kenal mereka atau tidak.
Jangankan ada sosialisasi dari caleg, dari KPU saja hal itu tidak mereka dapatkan. Untung bagi Mawardi dia pernah normal hingga 2010 lalu. Jadi bekal nama parpol yang baik ada dalam ingatannya. Untuk nama calon dia pilih nomor urut 1 lantaran dia percaya yang nomor 1 itu pasti yang terbaik menurut partai.
Darwas yang baru pertama kali ikut pemilu legislatif minta dibacakan partai yang ada, nama-nama calon. Dia memilih berdasarkan intuisi dan sedikit penglihatan yang tersisa. Bagi penderita low vision ini yang banyak gelar lebih baik daripada yang tidak.
Baik Mawardi ataupun Darwas, yang penting mereka telah berbuat sesuatu untuk negara. Karena pemilu adalah mekanisme yang dilakukan di negara ini untuk menentukan arah lima tahun yang akan datang. Dan merasa bersalah dan kecewa jika mereka tidak bisa ikut.
Begitu juga dengan 30 teman keduanya yang bisa menggunakan hak pilihnya. Saking bersemangatnya, usai latihan upacara bendera untuk Senin depan mereka ribut minta diantar ke TPS.
Antusiasme penderita netra ini mendapat apresiasi dari Ketua KPPS di TPS 12, Jumaidi. Dia beserta jajarannya memberikan berbagai kemudahan bagi anak berkebutuhan khusus ini. Ada dua panti yang mereka layani, yaitu Panti Sosial Bina Grahita dan PSBN.
Di TPS dengan 373 pemilih di DPT itu membolehkan kelayan ini didampingi pembimbing yang dia percaya. Sebab tidak tersedia kertas suara berhuruf braille untuk mereka. Kelayan ini juga diberi sedikit
prioritas, hingga tidak perlu antri begitu lama.
Akibatnya Suci Trinanda, instruktur orientasi mobilitas PSBN jadi orang yang sibuk menuntun anak, membacakan nama calon anggota DPD, seluruh nama caleg dan partainya hingga si anak selesai melaksanakan haknya. "Ini pengalaman kedua saya mendampingi kelayan. Capek juga, tapi kami terhibur melihat semanga mereka menggunakan hak pilihnya," ujarnya.
Dikunjungi Komnas
HAM Penyelenggaraan pemilihan umum legislatif bagi anak berkebutuhan khusus ini mendapat perhatian dari Komnas HAM. Tim Pemantau Pemilu mereka mendatangi PSBN dan mewawancarai penghuni panti tentang pesta demokrasi yang telah mereka jalani dan seperti apa keinginan mereka ke depan.
Koordinator Tim, Sasanti mengatakan kunjungan mereka untuk melihat sejauh mana hak dasar warga negara, dalam hal ini hak konstitusinya terpenuhi. "Kami mendatangi panti jompo, panti anak berkebutuhan
khusus, lembaga pemasyarakatan dan tahanan di Polresta. Juga kelompok masyarakat adat seperti suku anak dalam di Dharmasraya," ujarnya.
Hasil dari pemantauan tersebut akan disampaikan ke pihak terkait. Mereka akan mengadakan dengar pendapat hingga penandatanganan MoU terhadap masalah yang mereka tangani. (zul)
About Redaksi
