Jangan Politisir Lagi Sejarah
Padang - Hingga kini selalu ada yang mencari kambing hitam dalam suatu peristiwa sejarah. Sejarah bisa dimanfaatkan dan dipolitisir sesuai dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Ini problematika dalam historiografi.
Hal tersebut diungkapkan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Bambang Purwanto, MA dalam seminar nasional bertajuk ‘Menuju Arah Baru Historiografi Indonesia’. Kegiatan ini diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Sejarah Universitas Negari Padang, Senin (18/11).
Prof. Bambang menegaskan bahwa sejarah bukanlah sekedar cerita masa lalu itu sendiri. Dengan pemahaman seperti itu, maka diperoleh relevansi dan manfaat dari sejarah. Namun apabila sejarah dimanfaatkan untuk melegitimasi sesuatu, maka sejarah mampu menimbulkan kerusakan seperti layaknya bom atom.
“Banyak orang yang mempertanyakan kapan Indonesia mendapatkan kedaulatan. Banyak yang bertanya siapa yang bertanggungjawab dengan tragedi G30S/PKI dan tak jarang juga yang mempertanyakan pemikiran Tan Malaka yang merupakan putra asli Sumbar. Untuk itu masyarakat harus melakukan kontrol melalui para intelektual sehingga rezim tidak mendominasi dan memutarbalikkan sejarah, yang pada akhirnya hanya mencari kambing hitam,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sejarah UNP, Hendra Naldi mengungkapkan selalu ada yang mencari kambing hitam dan memanfaatkan situasi politis dalam suatu peristiwa. Hal itu merupakan paradigma yang berlaku dalam konteks bernegara sekaligus berpikir di Indonesia.
Namun dalam peristiwa G30/SPKI menurutnya, peristiwa tersebut terlalu deterministik atau memaksakan dalam proses peristiwa 30 September 1965 itu. Secara makro, lahirnya republik Indonesia tak lepas dari paradigma berpikir tokoh-tokoh pergerakan kaum kiri dalam persepsi sosialisme.
“Akan tetapi, hal tersebut dimanipolisir oleh paham modern khususnya orde baru yang merupakan suatu sistem yang berseberangan dengan pemikiran kaum kiri, termasukTan Malaka. Padahal Tan Malaka merupakan bagian dari kehadiran NKRI,” paparnya.
Sedangkan, Ketua Himpunan Mahasiswa Sejarah UNP, Ferdy Andika mengatakan, untuk mengubah konsep kolonialisme ke Indonesia sentris, masih memiliki banyak tantangan dan memaksakan para sejarawan untuk lebih objektif terhadap peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, kedatangan Prof. Bambang Purwanto di Padang untuk memperjelas bagaimana historiografi di Indonesia.
Dia berharap sejarawan Indonesia mampu objektif terhadap peristiwa yang ada. Begitu juga seputar tokoh pergerakan dari ranah minang. Ferdy mengungkapkan, mereka cukup berpengaruh dalam perjuangan bangsa Indonesia, seperti Hatta, Buya Hamka, M. Yamin, Sutan Syahrir, termasuk Tan Malaka. (zul)
Hal tersebut diungkapkan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Bambang Purwanto, MA dalam seminar nasional bertajuk ‘Menuju Arah Baru Historiografi Indonesia’. Kegiatan ini diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Sejarah Universitas Negari Padang, Senin (18/11).
Prof. Bambang menegaskan bahwa sejarah bukanlah sekedar cerita masa lalu itu sendiri. Dengan pemahaman seperti itu, maka diperoleh relevansi dan manfaat dari sejarah. Namun apabila sejarah dimanfaatkan untuk melegitimasi sesuatu, maka sejarah mampu menimbulkan kerusakan seperti layaknya bom atom.
“Banyak orang yang mempertanyakan kapan Indonesia mendapatkan kedaulatan. Banyak yang bertanya siapa yang bertanggungjawab dengan tragedi G30S/PKI dan tak jarang juga yang mempertanyakan pemikiran Tan Malaka yang merupakan putra asli Sumbar. Untuk itu masyarakat harus melakukan kontrol melalui para intelektual sehingga rezim tidak mendominasi dan memutarbalikkan sejarah, yang pada akhirnya hanya mencari kambing hitam,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sejarah UNP, Hendra Naldi mengungkapkan selalu ada yang mencari kambing hitam dan memanfaatkan situasi politis dalam suatu peristiwa. Hal itu merupakan paradigma yang berlaku dalam konteks bernegara sekaligus berpikir di Indonesia.
Namun dalam peristiwa G30/SPKI menurutnya, peristiwa tersebut terlalu deterministik atau memaksakan dalam proses peristiwa 30 September 1965 itu. Secara makro, lahirnya republik Indonesia tak lepas dari paradigma berpikir tokoh-tokoh pergerakan kaum kiri dalam persepsi sosialisme.
“Akan tetapi, hal tersebut dimanipolisir oleh paham modern khususnya orde baru yang merupakan suatu sistem yang berseberangan dengan pemikiran kaum kiri, termasukTan Malaka. Padahal Tan Malaka merupakan bagian dari kehadiran NKRI,” paparnya.
Sedangkan, Ketua Himpunan Mahasiswa Sejarah UNP, Ferdy Andika mengatakan, untuk mengubah konsep kolonialisme ke Indonesia sentris, masih memiliki banyak tantangan dan memaksakan para sejarawan untuk lebih objektif terhadap peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, kedatangan Prof. Bambang Purwanto di Padang untuk memperjelas bagaimana historiografi di Indonesia.
Dia berharap sejarawan Indonesia mampu objektif terhadap peristiwa yang ada. Begitu juga seputar tokoh pergerakan dari ranah minang. Ferdy mengungkapkan, mereka cukup berpengaruh dalam perjuangan bangsa Indonesia, seperti Hatta, Buya Hamka, M. Yamin, Sutan Syahrir, termasuk Tan Malaka. (zul)
About Redaksi
