Irman Gusman Paparkan Tiga Kunci Kemajuan Sumbar: Pers Berkualitas, Pariwisata Unggulan, dan Tata Kelola Tanah Ulayat

PADANG (OKEBANA.COM) - Senator Irman Gusman  menegaskan bahwa kemajuan Sumatera Barat harus dibangun di atas tiga fondasi utama, yakni pers yang berkualitas sebagai penjaga demokrasi, pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah, serta tata kelola tanah ulayat yang mampu menghadirkan keadilan sekaligus kepastian bagi investasi.

Gagasan tersebut disampaikan mantan ketua DPD RI dua periode itu saat menjadi narasumber dalam Dialog ASANTARA yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) ASANTARA di Kota Padang, Kamis (23/7/2026).

Pada kesempatan itu, Irman Gusman menegaskan bahwa kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas demokrasi, kepemimpinan, dan tata kelola pembangunan. 

Menurutnya, pers memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi yang menjaga ruang publik tetap sehat melalui pemberitaan yang akurat, independen, dan berimbang.

"Pers bukan sekadar menyampaikan informasi. Pers adalah penjaga akal sehat publik. Ketika media bekerja secara profesional dan independen, demokrasi akan tumbuh lebih sehat karena masyarakat memperoleh informasi yang benar untuk mengawal jalannya pemerintahan," ujar Irman.

Lebih lanjut, Ketua Dewan Pengawas DPP IKM itu mengaku prihatin terhadap berbagai tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia, mulai dari maraknya disinformasi hingga menguatnya polarisasi di ruang publik. 

Karena itu, tegas Irman, insan pers harus tetap berpegang teguh pada etika jurnalistik dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Kecepatan memang penting, tetapi kebenaran jauh lebih penting. Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat membutuhkan media yang dapat dipercaya, bukan sekadar menjadi yang paling cepat," tegasnya.

Selain membahas demokrasi, Irman menilai Sumatera Barat memiliki modal besar untuk menjadi salah satu daerah terdepan di Indonesia. 

Kekayaan alam yang indah, budaya Minangkabau yang kuat, adat istiadat yang hidup, serta sejarah yang panjang merupakan aset yang tidak dimiliki banyak daerah.

"Sumatera Barat memiliki modal yang sangat lengkap. Tantangannya sekarang adalah bagaimana potensi itu dikelola melalui inovasi, kolaborasi, dan kepemimpinan yang mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat," katanya.

Menurut Irman, sektor pariwisata harus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Keindahan alam, kekayaan budaya, kuliner, hingga tradisi Minangkabau merupakan kekuatan yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Senator kelahiran Padang Panjang itu juga menyoroti persoalan tanah ulayat yang selama ini kerap dipandang sebagai hambatan investasi. 

Menurutnya, paradigma tersebut harus diubah melalui tata kelola yang memberikan kepastian hukum sekaligus tetap menghormati hak-hak masyarakat adat.

"Tanah ulayat bukan penghambat pembangunan. Justru apabila dikelola melalui pola kemitraan yang adil dan saling menguntungkan, tanah ulayat dapat menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menarik investasi sekaligus menjaga hak masyarakat adat," jelas Irman.

Ketua Dewan Pakar Bidang Ekonomi UMKM PP Muhammadiyah itu lalu menekankan bahwa pembangunan Sumatera Barat harus bertumpu pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat. 

Dengan demikian, potensi yang dimiliki daerah dapat dikonversi menjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Umum DPN ASANTARA, Drs. H. Marlis, MM, C.Med., mengingatkan insan pers agar tidak hanya mengejar kecepatan dalam menyampaikan berita, tetapi juga menjaga akurasi, independensi, keberimbangan, serta kualitas jurnalisme. 

Menurutnya, kepercayaan publik terhadap media hanya dapat dipertahankan apabila insan pers konsisten menjunjung tinggi profesionalisme dan etika jurnalistik dalam setiap karya yang dihasilkan.