KOTAKU Dapat Dukungan Penuh SKPD Terkait

Padang - Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat
Jenderal Cipta Karya dalam percepatan penanganan permukiman kumuh dan mendukung gerakan ‘100-0-100’. Gerakan yang bertujuan untuk memperoleh 100 persen akses universal air minum dan sanitasi, serta 0 persen permukiman kumuh. 

KOTAKU yang difasilitasi pemerintah daerah dan berbasis komunitas ini akan menangani permasalahan kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan peran masyarakat. Team Leader OC 1 Provinsi Sumatera Barat, Afriadi menjelaskan tentang arah kebijakan Program KOTAKU.

“Target dari KOTAKU pada tahun 2019 tidak ada lagi kawasan kumuh khususnya di Kota Padang. Program ini harusnya menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah kota dengan masyarakat. Jika tidak, mustahil 107 hektar kawasan kumuh di Padang dapat memenuhi target penanganan kawasan kumuh sehingga menjadi 0%,” ujarnya, didampingi Korkot I Kota Padang F Ar Razy, Rabu (5/10).

Dipaparkannya pada 2016 masih terdapat 35.291 hektar permukiman kumuh perkotaan pada hampir seluruh wilayah Indonesia. Sedang di Kota Padang luasan kawasan kumuhnya ada sekitar 107,96 hektar. Ini berdasarkan SK Kumuh Tahun 2014.

Besarnya target ini mengharuskan program KOTAKU harus menghasilkan sinergi harmonis antara pemerintah kota dengan masyarakatnya. Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Menurut F Ar Razy yang akrab dipanggil Ari mengungkapkan badan/lembaga keswadayaan masyarakat (BKM/LKM) sudah melakukan pendataan kondisi awal (baseline) 7 indikator kumuh di kelurahan/desa masing-masing. “Antusiasme sangat kami acungkan jempol. Begitu juga dukungan BPMPKB Kota Padang yang memberi dukungan penuh dalam penyuksesan program KOTAKU ini,” ujarnya.

Ari memaparkan, setelah pendataan disusun dokumen perencanaan yang saling terintegrasi, antara dokumen perencanaan masyarakat dengan perencanaan kabupaten/kota. Perencanaan ini akan menentukan kegiatan prioritas untuk mengurangi luasan kumuh dan mencegah timbulnya kumuh baru yang akan dilaksanakan, baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur skala kawasan dan kota.

Kabid Pengentasan Kemiskinan BPMPKB Padang Suherdy mewakili Kepala BPMPKB Muji Susilawati, membenarkan pelaksanaan program KOTAKU saat ini di Kota Padang  berada pada tahapan persiapan dan perencanaan. Hal ini sesuai dengan target program di akhir tahun yang sudah tersusun dalam dokumen perencanaan tingkat Kota yaitu RP2KPKP dan di tingkat masyarakat berupa RPLP, RTPLP dan DED.

“Alhamdulillah upaya kami membangun jaringan saling menguatkan serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah berjalan selaras. Upaya duduk bersama melalui kegiatan Sosialisasi dan Strategi Komunikasi Program KOTAKU Kota Padang yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2016 di Ruang Bagindo Aziz Chan kantor Balaikota Padang pun berjalan mulus. SKPD terkait membubuhkan tanda-tangan dukungan mereka,” pungkasnya. (zul)