Kotaku Tanpa Kawasan Kumuh Padang Bebas Banjir di 2018

Walikota Padang, Mahyeldi memaparkan capaian pembangunan kota di hadapan pengurus ICMI, PPDI dan penyelenggara program Kotaku bersama perwakilan BKM/LKM pada 104 kelurahan di Padang usai buka bersama, Sabtu (2/7). (zulfadli)

Padang - Pemerintah Kota Padang sangat mendukung program kota tanpa kumuh (Kotaku). Pemerintah kota (Pemko) pun optimis hal ini terealisasi di 2018.

"Kotaku, Kota tanpa kumuh merupakan harapan seluruh warga kota. Pemko jelas mendukung Program Kotaku. Banyak kegiatan pembangunan yang sejalan dengan itu," ujar Walikota Padang, Mahyeldi, Sabtu (2/7).

Kotaku berkaitan program pemerintah pusat yang mencanangkan 100 persen akses air bersih, nol persen kumuh dan 100 persen akses sanitasi lada 2019. Padang lebih maju lagi, bertekad semua harus tercapai di 2018.

Pada tahun itu seluruh warga Padang diharapkan sudah dapat menikmati layanan air bersih. Tak ada lagi kawasan kumuh dan sanitasi kota yang sudah bagus. Padang harus menjadi kota yang indah, nyaman, aman, smart dan religius yang dicintai warganya.

Padang kata Mahyeldi, terus membenahi infrastruktur. Pasar Lubuk Buaya telah dibenahi, pasar raya pun tengah ditangani. Dikatakannya betapa banyak pihak mengajui Padang mengalami lompatan besar dalam hal ekonomi dan infastruktur. By pass dan sejumkah proyek investasi pun memperlihatkan geliat ekonomi yang menggembirakan.

Padang juga melakukan rehab rumah tak layak huni. Dari 1000 rumah yang ditargetkan, tahun 2015 ada 1.750 rumah yang direhab berkat bantuan semua pihak. Lalu, ada 3 masjid yang dibangun di kawasan pantai Padang yang bernilai miliaran rupiah demi memenuhi pariwisata religius yang digagas pemko. 

Pemko juga menggerakkan betonisasi. Hingga 2018 ditargetkan 500 kilometer jalan yang dibetonisasi. Jalan itu memiliki lebar tiga hingga enam meter.

Kotaku juga harus didukung dengan meningkatkan pendidikan warga kota. Kini anak usia sekolah tidak perlu bayar uang pembangunan dan SPP. Bahkan pemko juga sedang merancang Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang ditujukan untuk membantu siswa kurang mampu yang menempuh pendidikan di sekolah swasta.

Mahyeldi mengakui drainase kota sudah meresahkan warga. Sedikit saja hujan sudah tergenang. Tahun ini masuk prioritas dan penanganan lebih serius terhadap permasalahan tersebut dilakukan pada 2017 dan diharapkan selesai 2018.

Korkot 1 Kota Padang, F Ar Razy gembira dengan dukungan Walikota dan jajarannya terhadap program Kotaku yang pada tahun sebelumnya bernama PNPM Perkotaan. Padang juga telah menetapkan 23 kelurahan yang memiliki kawasan kumuh sehingga cukup membantu kinerja fasilitator dan koordinator BKM/LKM.

Program pembangunan senikai Rp1 miliar sebagaimana di PNPM Perkotaan dulu diarahkan pada 23 kelurahan ini. Silakan pemko memilih daerah yang dikatagorikan program pencanangan itu. Sementara 81 kelurahan lainnya masuk kawasan pencegahan ditangani bersama oleh Kotaku dan Pemko dengan sistem sharing 20:80.

"Kita berharap Pemko terus memberikan dukungan kepada program ini. Terutama dalam upaya review terhadap data baseline yang sudah disiapkan fasilitator kecamatan dan badan/lembaga keswadayaan masyarakat pada masing-masing kelurahan. Data itu nantinya bisa dimanfatkan Pemko dalam merencanakan pembangunan kota," ujar Ar Razy dan dipertegas oleh Tim Leader Kotaku dari KMW Sumbar, Afriadi usai buka bersama Walikota Padang dengan  Penyelenggara Program Kotaku, ICMI dan PPDI di Palanta. (zul)