Adabiah Berkualitas Namun Bukan Sekolah Mahal
![]() |
| Ketua Yayasan Syarikan Oesaha Adabiah, Ali Asmar, beserta keluarga besar yayasan itu shalat Maghrib berjamaahdi kediaman Sekdaprov Sumbar, Minggu (26/6). (zulfadli) |
Padang - Sekolah-sekolah di Perguruan Adabiah hadir untuk membantu pemerintah
dalam memberikan kesempatan mengenyam pendidikan bagi anak negeri. Hal
ini diungkapkan Ketua Yayasan Syarikat Oesaha Adabiah, Dr. Ali Asmar
dalam kegiatan berbuka dan tarwih bersama keluarga besar adabiah di
kediaman Sekdaprov itu, Minggu (26/6).
"Seluruh tingkatan pendidikan di Adabiah ada untuk membantu
pemerintah karena tidak semua lulusan yang diterima di sekolah negeri
yang dicanangkan gratis oleh Pemko Padang. Adabiah dengan segala
kualitas baik bidang akademik maupun non akademik beserta fasilitas
pendukungnya siap untuk itu," ujar Ali Asmar didampingi sekrearis dan
para wakil ketua yayasan.
Diungkapkan Ali Asmar, saat ini pemerintah belum mampu
menampung seluruh tamatan di berbagai tingkat pendidikan. Buktinya ada
seleksi penerimaan untuk menyeleksi para peserta didik. Dilakukan secara
online agar proses penerimaan lebih baik dan bebas dari hal-hal yang
tak terpuji.
Di sinilah peran swasta khususnya Adabiah dalam membantu
pemerintah dan masyarakat. Membantu pemerintah dalam menyediakan lembaga
pendidikan bermutu sekaligus mengurangi jumlah angka putus sekolah.
Membantu para orang tua murid dalam memberikan kesempatan pada anaknya
mengenyam pendidikan berkulitas dengan harga terjangkau.
"Di swasta, orang tua muridlah yang menjadi penyokong utama
agar sekolah bisa memberikan layanan pendidikan secara optimal. Bisa
saja Adabiah mengambil biaya sebesar-besarnya. Namun pengurus tidak mau
sewenang-wenang menetapkan biaya pendidikan sebab ruh Adabiah sejak
awalnya adalah membantu anak negeri agar bisa sekolah," tegas Sekdaprov
yang alumni SMA Adabiah angkatan 1977 itu.
Menurut Ali Asmar, para sesepuh pendiri perguruan moderen
yang religius ini mendirikan Adabiah agar anak negeri yang waktu itu
dikenal dengan sebutan bumiputera mendapatkan pendidikan sekaliber
sekolah milik penjajah. Sebab dulu, sangat terbatas jumlah anak negeri
yang bisa bersekolah di sekolah milik penjajah Belanda tersebut.
Berdasarkan hal itulah, pengurus, pembina dan oengawas
memutuskan untuk menetapkan biaya pendidikan minimal yang bisa menjaga
mutu sekolah dan penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Bisa
tetap meberikan program plus yang disediakan selama ini dan terbukti
mampu menumbuhkan potensi dan prestasi para anak didik.
