UPM Belum Dimanfaatkan Masyarakat

 
Padang - Kotak unit pengaduan masyarakat (UPM) yang dibagikan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) ke tiap kelurahan di Kota Padang belum begitu dimanfaatkan oleh masyarakat di sana untuk meng informasikan berbagai persoalan yang ada di daerah mereka. Hal ini bisa disebabkan ketidaktahuan masyarakat, ketidakmampuan aparat atau lokasi peletakan kotak yang kurang strategis.

Hasil penelusuran tim dari Pemko Padang, baru tiga dari 11 kecamatan yang masyarakatnya cukup antusias memanfaatkan UPM. Ketiganya adalah Nanggalo, Padang Barat dan Lubuk Kilangan. “Kita berharap agar warga lebih proaktif memberikan masukan kepada pemerintah tentang berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Persoalan tersebut diselesaikan oleh tim terkait secara berjenjang mulai dari kelurahan hingga tingkat kota,” ujar Kepala BPMPKB Muji Susilawati diwakili Kabid Pengentasan Kemiskinan Yuherdi, Rabu (27/4).

Unit pengaduan ini akan sangat efektif jika dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Pemerintah akan mendapat masukan yang berguna demi kemajuan kota ini ke depan. Sebab tak mungkin Pak Wali akan bisa menampung keluhan warga di saat berkunjung ke daerah mereka. Dan kalau permasalahan bisa diselesaikan di tingkat kelurahan akan lebih baik jika diselesaikan bersama lurah dan perangkatnya.

“Diakui, walikota sangat terbuka terhadap usulan, kritikan atau aduan yang disampaikan masyarakat saat berkunjung. Namun tak bisa seluruh soal dibahas dalam waktu singkat kan?” ujarnya.

Untuk itu, aparat kelurahan dan kecamatan di tiap kegiatan yang menghadirkan masyarakat hendaknya bisa menyosia lisasikan fungsi UPM. Jangan ada lagi yang memasukkan amplop kosong, amplop berisi uang ribuan atau memasukkan recehan. Lebih parah lagi jika kotak UPM ini kosong melompong.

Mengingat cara ini efektif mendukung program unggulan Walikota-wakil walikota Padang, maka BPMPKB mengadakan kegiatan review unit pengaduan masyarakat ini. Kegiatan dihadiri oleh Kasi PM, Sekretaris Lurah dan dinas terkait.

Dalam acara di Palanta Kota Padang itu, dihadirkan Hj.  Apedisnita dari Dinas Sosial Tenaga Kerja, H. Hendri Satriawan dari Bagian Kesra Pemko Padang dan Hj. Nur Aisyah Pohan dari DKK Padang. Mereka memaparkan program-program pemberdayaan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kesehatan yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Apa yang harus dilakukan untuk bisa mengaksesnya dan upaya mempertahankan program yang diterima itu. (zul)


(Diterbitkan Harian Singgalang Edisi Kamis 28 April 2016)