Pengelola Koperasi di Sumbar Disertifikasi
Padang - Dinas Koperasi.dan UMKM Sumbar memfaslitasi sertifikasi bagi pengelola koperasi simpan pinjam (KSP) dan koperasi jasa keuangan (KJK). Sertifikasi ini diperlukan untuk meningkatkan kemampuan para manager dan.jajarannya dalam mengembangkan koperasi agar maju, tangguh dan mandiri.
“Kami senantiasa berupaya melakukan pembinaan dan.fasilitasi untuk memperkuat koperasi di daerah ini. Sertifikasi ini salah satu diantaranya,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Zirma Yusri, Kamis (26/11).
Sertifikasi merupakan jaminan pengelola koperasi punya 11 kompetensi. Dinas menggandeng lembaga independen, yaitu badan nasional sertifikasi profesi (BNSP).
BNSP hanya meluluskan mereka yang benar-benar punya 11 kompetensi itu. Adapun yang hanya lulus Misalnya 5 bidang, maka diminta mengikuti ujian bidang yang belum lulus. “Meski baru lima, amat berarti bagi pengembangan koperasi selanjutnya.
Ujian sertifikasi di Takana Juo Ulak Karang ini keempat kalinya dilaksanakan untuk koperasi di Sumbar. Tiap Ujian hanya 20 orang yang bisa difasilitasi dinas.
Untuk.itu, Zirma berharap Bupati atau walikota mau melakukan sertifikasi di daerahnya. Agar provinsi bisa mensertifikasi pengelola warung koperasi (waserda), kopmart dan UKM mart.
Asesor BNSP, Tantowi Jauhari menjelaskan perlunya sertifikasi pengelola KSP dan KJK. Jika kompeten bisa berbahaya bagi.kelangsungan koperasi itu.
Mereka yang lulus sertifikasi akan dimonitor terus. Ada form surveillance yang mereka berikan setiap enam bulan dan tiap tiga tahun sekali diperpanjang berdasarkan hasil surveillance itu.
Tantowi mengatakan ada 11 bidang kompetensi yang harus diikuti selama dua hari itu. Tolok ukur berdasarkan SKKNI kompetensi pengelola meliputi administrasi dan manajemen, rencana strategis, kemampuan memotivasi, menilai kesehatan koperasi, menyusun anggaran dan RAPK, menangani kontrak, mengupayakan kemitraan, menyajikan presentasi,
“Amat beresiko jika mempercayakan pengelolaan koperasi kepada mereka yang tidak punya kompetensi,” pungkas Tantowi yang datang bersama tim Eko Kawandono, Dr. Hendro Praponco dan Dr Yok Sasmita. (404)
Diterbitkan di Singgalang Edisi Jumat 27 November 2015
“Kami senantiasa berupaya melakukan pembinaan dan.fasilitasi untuk memperkuat koperasi di daerah ini. Sertifikasi ini salah satu diantaranya,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Zirma Yusri, Kamis (26/11).
Sertifikasi merupakan jaminan pengelola koperasi punya 11 kompetensi. Dinas menggandeng lembaga independen, yaitu badan nasional sertifikasi profesi (BNSP).
BNSP hanya meluluskan mereka yang benar-benar punya 11 kompetensi itu. Adapun yang hanya lulus Misalnya 5 bidang, maka diminta mengikuti ujian bidang yang belum lulus. “Meski baru lima, amat berarti bagi pengembangan koperasi selanjutnya.
Ujian sertifikasi di Takana Juo Ulak Karang ini keempat kalinya dilaksanakan untuk koperasi di Sumbar. Tiap Ujian hanya 20 orang yang bisa difasilitasi dinas.
Untuk.itu, Zirma berharap Bupati atau walikota mau melakukan sertifikasi di daerahnya. Agar provinsi bisa mensertifikasi pengelola warung koperasi (waserda), kopmart dan UKM mart.
Asesor BNSP, Tantowi Jauhari menjelaskan perlunya sertifikasi pengelola KSP dan KJK. Jika kompeten bisa berbahaya bagi.kelangsungan koperasi itu.
Mereka yang lulus sertifikasi akan dimonitor terus. Ada form surveillance yang mereka berikan setiap enam bulan dan tiap tiga tahun sekali diperpanjang berdasarkan hasil surveillance itu.
Tantowi mengatakan ada 11 bidang kompetensi yang harus diikuti selama dua hari itu. Tolok ukur berdasarkan SKKNI kompetensi pengelola meliputi administrasi dan manajemen, rencana strategis, kemampuan memotivasi, menilai kesehatan koperasi, menyusun anggaran dan RAPK, menangani kontrak, mengupayakan kemitraan, menyajikan presentasi,
“Amat beresiko jika mempercayakan pengelolaan koperasi kepada mereka yang tidak punya kompetensi,” pungkas Tantowi yang datang bersama tim Eko Kawandono, Dr. Hendro Praponco dan Dr Yok Sasmita. (404)
Diterbitkan di Singgalang Edisi Jumat 27 November 2015
About Redaksi
