Optimalkan UPM untuk Kemajuan Kota Padang

Padang - Pemko Padang punya cara untuk mengefektifkan implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Sukses dengan penyediaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di tiap kecamatan pada tahun lalu, menginspirasi pemerjntah daerah untuk menyediakan unit serupa di tiap kelurahan. 

"Tahun ini UPM akan ada di tiap kelurahan. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk turut mengawasi jalannya penanggulangan kemiskinan di daerahnya. Kita ingin terus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakt," ujar Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah didampingi Kepala BPMPKB Kota Padang, Muji Susilawati, di Palanta, Jumat (12/6). 

Dijelaskan Eyviet Nazmar yang mewakili Walikota Padang, UPM ini adalah upaya pemerintah memberikan kesempatan masyarakat untuk berperan aktif dalam pemerintahan. Mereka bisa saja mengadukan atau mengeluhkan pelayanan yang diterimanya kepada tim teknis UPM. Hak masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masukan kepada pemerintahnyasesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Masyarakat boleh menyampaikan keluhan atau aduannya jika layanan yang diberikan tidak sesuai harapan atau janji yang diucapkan. Pemko Padang tentu ingin menjamin penyediaan layanan publik yang cepat, tanggap dan terkoordinasi.

"Kita menyadari permasalahan kemiskinan merupakan satu bagian dari masalah kesejahteraan sosial yang komplek dan rumit. Untuk itu semua stakeholder terkait harus berperan aktif untuk menanganinya secara terkoordinasi dan berkelanjutan," ujarnya.

Diakuinya, UPM yang ada di kecamatan belum dimnfaatkan secara optimal. Hal ini bisa disebabkan masyarakat masih sungkan memberikan laporan secara tertulis. Atau mereka lebih suka mengadukannya langsung kepada walikota atau pejabat yang dikenalnya dengan harapan lebih cepat ditanggapi.

Untuk itu Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Padang yang dipimpin Muji Susilawati menyelenggarakan Review Pelaksanaan UPM Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang tahun 2015. Sebagai narasumber, untuk pengelolaan pengaduan disampaikan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Padang, Marjon dan agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan aturan disampaikan Auditor Madya Inspektorat Kota Padang, Ansoriudin. 

Diskusi dimoderatori Kabid Penanggulangan Kemiskinan BPMPKB Kota Padang, Zulkadri.

Diharapkan dari kegiatan ini penyelenggara pemerintahan dan masyarakat memahami arti penting UPM hingga mau memanfaatkannya secara maksimal demi pembangunan kota ke depan. Bukankah kita ingin pemerintahan yang baik, bebas kolusi dan korupsi. (zul)