Penyusunan Program 2016, Sumbar Dapat Perhatian Lebih
Padang - Sumatera Barat cukup mendapat perhatian dari Kementerian Sosial. Dana dekonsentrasi dan tugas pemantauan yang diberikan pusat untuk Sumbar berjumlah Rp22 miliar.
Sumbar pun dapat bantuan pendirian lembaga perlindungan kesejahteraan sosial anak yang berurusan dengan hukum (LPKS ABH). Hanya lima daerah yang mendapatkannya yakni Sumbar, Kaltim, Jatim, Jabar dan Lampung.
“Cukup besar perhatian pemerintah terhadap Sumbar. Banyak kegiatan yang dilakukan di sini dalam bentuk dana dekonsentrasi,” ujar Kabiro Perencanaan Kementerian Sosial, JD Noviantari, Rabu (29/4).
JD Noviantari yang diwakili Kasubag Program dan Anggaran, Isral menjelaskan, program kementerian yang dilakukan itu meliputi program dukungan manajemen, program rehabilitasi sosial, program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta program jaminan bantuan dan jaminan sosial. Dananya dari pusat dan pengelolaannya diserahkan ke daerah.
Untuk jaminan bantuan dan jaminan sosial ada program keluarga harapan bagi bantuan anak sekolah, ibu tak mampu. Ada Program Simpanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberikan ke masyarakat. Ini bantuan 3 bulan sebagai bagian KIP dan KIS.
KUBE pun dikembangkan lewat usaha ekonomi produktif. Tiap KUBE yang beranggotakan 10 Kepala Keluarga dibantu Rp20 juta untuk pengembangan usaha produktifnya. KUBE yang bagus nantinya diarahkan membentuk koperasi seperti KUBE terbaik 2014 di Belitung.
Tahun 2016, tiga daerah yang mendapat prioritas pengembangan KUBE. Ketiganya adalah Agam, Pesisir Selatan dan Padang Pariaman. Berapa jumlah yang dibantu, tergantung verifikasi usulan daerah oleh pihak kementerian.
Begitu juga dengan lainnya. Program dan kegiatan dari Kementerian Sosial di 2016, tegas Isral, bergantung kepada kepiawaian membawanya ke daerah. Kementerian juga memperhatikan realisasi kegiatan di daerah dan dukungan pemerintah daerah terhadap keberhasilan program.
“Sumbar realisasinya bagus, pelaksanaan pun bagus, makanya dapat reward. Ini tak Lepas dari kepemimpinan Kadis Sosial Sumbar dan jajarannya yang mampu mensinergikan dengan dinas atau bidang sosial di daerah,” ulasnya.
Isral pun buka kartu. Daerah akan lebih berhasil menyelenggarakan kesejahteraan sosial, jika Dinas Sosialnya berdiri sendiri. Sebab, tak mungkin menyelesaikan misalnya 26 penyandang masalah kesejahteraan sosial hanya oleh satu bidang. (404)
Sumbar pun dapat bantuan pendirian lembaga perlindungan kesejahteraan sosial anak yang berurusan dengan hukum (LPKS ABH). Hanya lima daerah yang mendapatkannya yakni Sumbar, Kaltim, Jatim, Jabar dan Lampung.
“Cukup besar perhatian pemerintah terhadap Sumbar. Banyak kegiatan yang dilakukan di sini dalam bentuk dana dekonsentrasi,” ujar Kabiro Perencanaan Kementerian Sosial, JD Noviantari, Rabu (29/4).
JD Noviantari yang diwakili Kasubag Program dan Anggaran, Isral menjelaskan, program kementerian yang dilakukan itu meliputi program dukungan manajemen, program rehabilitasi sosial, program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta program jaminan bantuan dan jaminan sosial. Dananya dari pusat dan pengelolaannya diserahkan ke daerah.
Untuk jaminan bantuan dan jaminan sosial ada program keluarga harapan bagi bantuan anak sekolah, ibu tak mampu. Ada Program Simpanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberikan ke masyarakat. Ini bantuan 3 bulan sebagai bagian KIP dan KIS.
KUBE pun dikembangkan lewat usaha ekonomi produktif. Tiap KUBE yang beranggotakan 10 Kepala Keluarga dibantu Rp20 juta untuk pengembangan usaha produktifnya. KUBE yang bagus nantinya diarahkan membentuk koperasi seperti KUBE terbaik 2014 di Belitung.
Tahun 2016, tiga daerah yang mendapat prioritas pengembangan KUBE. Ketiganya adalah Agam, Pesisir Selatan dan Padang Pariaman. Berapa jumlah yang dibantu, tergantung verifikasi usulan daerah oleh pihak kementerian.
Begitu juga dengan lainnya. Program dan kegiatan dari Kementerian Sosial di 2016, tegas Isral, bergantung kepada kepiawaian membawanya ke daerah. Kementerian juga memperhatikan realisasi kegiatan di daerah dan dukungan pemerintah daerah terhadap keberhasilan program.
“Sumbar realisasinya bagus, pelaksanaan pun bagus, makanya dapat reward. Ini tak Lepas dari kepemimpinan Kadis Sosial Sumbar dan jajarannya yang mampu mensinergikan dengan dinas atau bidang sosial di daerah,” ulasnya.
Isral pun buka kartu. Daerah akan lebih berhasil menyelenggarakan kesejahteraan sosial, jika Dinas Sosialnya berdiri sendiri. Sebab, tak mungkin menyelesaikan misalnya 26 penyandang masalah kesejahteraan sosial hanya oleh satu bidang. (404)
About Redaksi
sudaryono.jpeg)
