Irman Gusman Dorong Sinergi Penanganan Bencana dan TMMD Perkuat Ketahanan Wilayah Sumbar

PADANG (SUMBARKINI.COM) – Sumatera Barat tidak cukup hanya sigap ketika bencana datang. Kesiapsiagaan harus dibangun jauh sebelum gempa, banjir, longsor, tsunami, atau bencana lainnya terjadi.

Hal itu disampaikan Senator RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, saat bertemu jajaran Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol di Padang, Kamis (23/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Irman menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antara unsur TNI, pemerintah daerah, BPBD, Basarnas, Polri, hingga masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana yang cukup tinggi di Sumatera Barat.

Kasdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Brigjen TNI Heri Prakosa P. Wibowo, memaparkan bahwa berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2025, Sumatera Barat berada dalam kelas risiko tinggi dengan skor 176,82.

Risiko tersebut mencakup berbagai potensi bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem, hingga letusan gunung api.

Menurut Heri, Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol bersama BPBD Sumatera Barat telah membangun kolaborasi dalam kesiapsiagaan dan penanganan bencana, termasuk dalam menghadapi bencana yang terjadi pada akhir November lalu.

“Kodam XX/TIB dan BPBD Sumatera Barat telah membangun kolaborasi dalam kesiapsiagaan dan penanganan bencana Sumbar yang terjadi pada akhir November lalu,” ujar Heri.

Irman mengapresiasi kolaborasi tersebut. Namun, ia menilai kerja sama lintas lembaga harus terus diperkuat dan diuji secara berkala.

Menurutnya, ukuran kesiapan daerah bukan hanya seberapa cepat pemerintah bergerak setelah bencana terjadi. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan daerah mempersiapkan diri sebelum bencana datang.

“Ukurannya bukan hanya seberapa cepat kita bergerak setelah bencana, tetapi juga kesiapan sebelum bencana terjadi, mulai dari pemetaan risiko, jalur evakuasi, komunikasi darurat, peralatan, hingga distribusi logistik,” kata Irman.

Kesiapsiagaan Harus Sampai ke Nagari

Irman menilai kesiapsiagaan bencana tidak boleh berhenti di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Sistem tersebut harus dibangun hingga ke tingkat kecamatan dan nagari. Sebab, ketika bencana besar terjadi, masyarakat di wilayah paling terdampak sering kali menjadi pihak pertama yang harus mengambil tindakan sebelum bantuan dari luar tiba. Karena itu, koordinasi antara Kodam, Pemerintah Provinsi, BPBD, pemerintah kabupaten dan kota, Basarnas, Polri, serta unsur masyarakat perlu dilakukan secara berkala.

“Dalam bencana besar, masalahnya bukan hanya evakuasi korban. Pemerintah harus memastikan komando tetap berjalan, bantuan dapat menjangkau daerah terisolasi, dan pelayanan dasar masyarakat tidak terputus,” ujarnya.

Ia menambahkan, ketahanan daerah harus dibangun melalui perencanaan yang konkret. Pemetaan wilayah rawan, jalur evakuasi, ketersediaan logistik, sistem komunikasi darurat, serta kesiapan peralatan harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

TMMD Harus Menjawab Persoalan Strategis Daerah

Dalam pertemuan tersebut, Kasdam juga memaparkan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Sumatera Barat.

Pada 2026, program TMMD difokuskan di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman.

Di Padang Pariaman, TMMD ke-128 dilaksanakan pada 22 April hingga 21 Mei 2026 di Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging.

Program tersebut menghasilkan sejumlah pembangunan fisik, di antaranya pembukaan dan pengerasan jalan sepanjang dua kilometer, pembangunan jembatan dan gorong-gorong, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta penyediaan sarana air bersih.

Sementara TMMD/N ke-129 di Kabupaten Agam mulai dilaksanakan pada 15 Juli 2026 di Nagari Nan Tujuah, Kecamatan Palupuh, selama 30 hari. Selain pembangunan fisik, kegiatan tersebut juga diisi dengan berbagai program nonfisik berupa penyuluhan dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Bagi Irman, pembangunan melalui TMMD harus diarahkan untuk menjawab persoalan strategis masyarakat. Terutama menyangkut keterbatasan akses antarnagari, kerawanan bencana, distribusi hasil pertanian, serta akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan. 

“TMMD jangan hanya dinilai dari berapa kilometer jalan yang selesai dibangun. Yang lebih penting adalah apakah jalan tersebut membuka keterisolasian, memperlancar hasil pertanian, mempercepat bantuan ketika terjadi bencana, dan menggerakkan ekonomi nagari,” tegasnya.

Ketahanan Wilayah Dimulai dari Nagari yang Kuat

Irman melihat penanganan bencana dan pelaksanaan TMMD memiliki tujuan strategis yang sama, yakni mengurangi kerentanan masyarakat dan memperkuat ketahanan wilayah.

Penanganan bencana membangun kemampuan daerah dalam menghadapi krisis. Sementara TMMD dapat memperkuat konektivitas, layanan dasar, ketahanan pangan, dan perekonomian masyarakat. Karena itu, pembangunan wilayah tidak boleh hanya dilihat dari aspek fisik semata.

“Ketahanan wilayah tidak hanya dibangun melalui kekuatan pertahanan, tetapi juga melalui nagari yang terhubung, masyarakat yang siap menghadapi bencana, pangan yang tersedia, dan pelayanan dasar yang tetap berjalan dalam keadaan darurat,” tegas Irman Gusman.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kasdam XX/Tuanku Imam Bonjol Brigjen TNI Heri Prakosa P. Wibowo, Irdam XX/Tuanku Imam Bonjol Brigjen TNI Heri Susanto, Kapoksahli Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol Brigjen TNI Benny Febrianto, S.Sos., M.I.P., Aster Kasdam XX/Tuanku Imam Bonjol Kolonel Inf Candra, S.E., M.I.Pol., serta Kakumdam XX/Tuanku Imam Bonjol Kolonel Chk Wawan Kurniawan, S.Ag., S.H., M.H. (*/Redaksi)