Dinsos Sumbar Rencanakan Program di 2016

Padang - Dinas Sosial (Dinsos) Sumbar mulai merancang program pembangunan kesejahteraan sosial

yang akan dilaksanakan pada 2016 nanti. Program ini diperuntukkan bagi penduduk miskin Sumbar yang ditargetkan hanya berjumlah 6,95 persen. Sosialisasi sekaitan perencanaan program ini dilaksanakan di Basko Minang Hotel Padang mulai 28 April.

"Ini langkah awal kita untuk penyusunan perencanaan yang terkait dengan bidang tugas pembangunan kesejahteraan sosial. Diharapkan dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembuat kebijakan dalam memrumuskan agenda pembangunan Sumbar ke depan," ujar Kepala Dinas Sosial Sumbar. H. Abdul Gaffar, Selasa (28/4).

Dinas Sosial Provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah tentu fokus dalam penanganan masalah sosial. Hasilnya berhasil diidentifikasi tujuh isu strategis yang dihadapi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 

Ketujuhnya adalah kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, bencana, keterpencilan dan korban tindak kekerasan. Identifikasi ini tentu saja mempermudahpenetapan sasaran pelayanan sosial yang termanifestasi di dalam kebijakan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial.

Yang patut juga diperhatikan dalampenyusunan program nantinya adalah prioritas nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).  Prioritas secara nasional itu adalah program keluarga harapan (PKH), program kesejahteraan sosial anak, komunitas adat terpencil (KAT), lanjut usia terlantar, orang dengan kecacatan berat serta program sosial kesejahteraan sosial (PSKS). PSKS ini diantaranya kartu simpanan keluarga sejahtera (KSKS), kartu keluarga sejahtera (KKS), kartu Indonesia pintar (KIP) dan kartu Indonesia sehat (KIS). 

Diakui Gaffar, permaslahan sosial yang dihadapi Sumbar khususnya dan Indonesia umumnya sangatlah kompleks. Namun kini telah ada payung hukum bagi gerak Kementerian Sosial di pusat dandinas kosisal di daerah untuk menangani PMKS dan memaksimalkan PSKS.

Untuk itu, kata Gaffar, penyusunan program diperlukan. Sebab penyelenggaraan kesejahteraan sosial metupakan upaya yang terpadu, terarah dan berkelanjutan (sustainable). Program ini juga harus berisi sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial bagi pemenuhan kebutuhan dasar. 

Keberhasilan Sumbar mengurangi jumlah penduduk miskin terlihat dari perkembangannya empat tahun terakhir. Menurut PPLS 2011, penduduk miskin Sumbar berjumlah 442.085 (9,04persen). Pada tahun 2012 menjadi 404.736 (8,19 persen). Persentasenya menurun lagi tahun 2013 menjadi 407.470 (8,14 persen). Adapun tahun 2014 menjadi 354.738 (6,89 persen).

Dalam kesempatan itu, Gaffar juga menungkapkan hasil rapat koordinasi nasional verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kementerian Sosial pada 13-15 April lalu. Ditambahkan Kasubag Program Dinas Sosial Sumbar, Supandi, kegiatan berlngsung hingga 30 April nanti. Sosialisasi diikuti 54 peserta yang terdiri dari 38 staf dinas sosial di kabupaten/kota, 11 orang sekretaris/kepala bidang dan kasubid di Dinsos Sumbar dan panitia lainnya. (404)