Dinsos Optimis Capai Target 6,95 Persen

Padang - Dinas Sosial (Dinsos) Sumbar optimis bisa mencapai target penurunan jumlah penduduk miskin daerah ini. Angka 6,95 persen yang dipatok, diyakini bisa diperoleh kaena melihat antusiasme peserta sinkronisasi program yang dilaksanakan di Balai Besar Diklat Kementerian Sosial di Pauh Padang.

“Kita optimis target penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 6,95 persen bisa dicapai. Untuk itulah, diadakan sinkronisasi program bersama Dinas Sosial di kabupaten/kota ini. Apalagi Bappeda juga dilibatkan,” ujar Kepala Dinas Sosial Sumbar, Abdul Gafar, Jumat (20/3).

Diungkapkan Gafar, sinkronisasi program yang mereka lakukan hakekatnya untuk menjamin kesinambungan program dari tahun ke tahun, juga berguna menjamin harmonisasi antara program kementerian dengan dinas provinsi.

“Adanya sinkronisasi program dan kegiatan pasti lebih menjamin hasilnya tepat sasaran. Program Keluarga Harapan (PKH) tetap dilakukan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu”.
Program ini umumnya berjangka waktu lima tahun. Setelah mereka sukses dalam PKH, kelompok masyarakat itu diikutkan lagi untuk program kelompok usaha bersama (KUBE). Keberlanjutan itu diharapkan setahap demi setahap dapat memberdayakan penduduk, sehingga naik klasternya dari pra sejahtera menjadi sejahtera.

Kerjasama dengan BPS
Gafar juga menginformasikan kepada Dinas Sosial di daerah untuk mempersiapkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Mereka ini hendaknya menjadi garda terdepan dalam penurunan penduduk miskin.

Dari merekalah didapat informasi seputar penduduk miskin di wilayah kerja mereka. Memantau upaya perlindungan sosial bagi masyarakat.

Dan  mereka yang nantinya bakal dilibatkan Badan Pusat Statistik dalam pendataan program perlindungan sosial (PPLS) 2015. Pendataan ini digunakan mengukur jumlah penduduk miskin di setiap daerah. Termasuk mendata orang yang rawan miskin.

Keberhasilan pendataan ini diharapkan program beras untuk orang miskin (raskin), kartu indonesia pintar (KIP), Kartu Indonesia sehat (KIS) dan program lainnya lebih tepat sasaran. Sebab, TKSK termasuk orang yang bersinggungan langsung dengan penduduk kurang mampu. Data yang mereka peroleh bisa lebih valid, karena by  name by address (tiap nama per alamat).

Sekaitan usulan Syamsul Bahri dari Bappeda Kab. Solok untuk mengikutsertakan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) membantu TKSK dalam pengumpulan data buat PPLS 2015, Gafar menyatakan usulan itu diteruskan.

Sebab, dalam rapat di Kemensos pada waktu yang bersamaan dengan sinkronisasi itu, Gafar dan Kepala Dinas Sosial di seluruh Indonesia diminta mempersiapkan TKSK.

“Kabupaten dan kota diminta ikut menganggarkan taliasih buat TKSK menambah taliasih yang diberikan kementerian. Mereka juga diminta proaktif mendapatkan program kementerian untuk dibawa ke daerah. Sebab, masih ada yang tidak memberikan data dan proposal,” tegasnya sambil menolak menyebut daerah yang seperti enggan membawa program pensejahteraan warganya ke daerah mereka.

Apa yang disampaikan Gafar sejalan dengan hasil rapat sinkronisasi program yang dilakukan pada 18-20 yang ditutup usai Gafar menyampaikan informasi yang didapatnya dari ajang rapat dengan Kemensos.

Menurut Ketua Pelaksana, Supandi, rapat yang dipandu Sekretaris Dinas Indra Refis memutuskan agar  matriks kegiatan ada sinkronisasi dengan program/kegiatan kementerian dan dinas sosial provinsi, koordinasi lebih ditingkatkan lagi, daerah diharap lebih gencar membawa program kementerian ke daerahnya. (zul)


(NB : Diterbitkan di Harian Singgalang Edisi Senin 23 Maret 2015)