Dinas Sosial Sumbar Tingkatkan Sinergitas Program

Padang - Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal tetap menjadi
prioritas Pemprov Sumbar. Sejumlah program pun harus dilakukan untuk terus menurunkan penduduk miskin di daerah ini. Sinergitasnya pun ditingkatkan.

Terkait hal itu, Dinas Sosial  pun menggalang sinergitas dengan dinas sosial dan Bappeda kabupaten/kota di Padang, Rabu (19/3).

Kegiatan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana sinergitas program pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di daerah. Juga diharapkan makin terjalinnya koordinasi dan keselarasan program antara provinsi dengan kabupaten/kota.

“Ini tahun ke-4 pelaksanaaan RPJMD. Kita harus berupaya keras mewujudkan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Untuk itulah sinergitas program seperti saat ini amat dibutuhkan agar bisa mengarah pada target yang ingin dicapai pemprovr sekaitan penduduk miskin,” ujar Kepala Dinas Sosial, Abdul Gafar yang didampingi Sekretaris Dinas Indarefis dan Ketua Panitia Supandi.

Dikatakannya dalam penanganan kemiskinan, dinas sosial punya kluster pertama dan kedua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteran masyarakat. Hasil kerja lintas sektoral dari SKPD  memperlihatkan penurunan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan.

Pada 2011 jumlah penduduk miskin 441.799 KK (9,8 persen). Jumlah ini mengalami penurunan di 2012 menjadi 404.736 KK (8,19 persen). Untuk  2013 mengalami penurunan menjadi 8,14 persen.
Untuk itu dinas dia pimpin tetap memprioritaskan penurunan jumlah penduduk miskin ini.

Dinas bakal terus melakukan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, pembinaan anak terlantar, membina panti asuhan/jompo, penyandang cacat dan eks trauma serta penyandang penyakit masyarakat. Juga dilakukan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.

Untuk masyarakat yang sangat miskin ada program keluarga harapan (PKH). Program ini sebagai pengubah mindset masyarakat. Mereka diberi bantuan untuk pendidikan, kesehatan dan dimotivasi untuk berupaya meningkatkan taraf hidupnya lewat KUBE.

Dalam diskusi umum yang dipimpin Kabid Resos, Suyanto, mengemuka permasalahan tentang perlunya peningkatan perhatian bagi pekerja sosial masyarakat, tenaga kerja sosial kecamatan sebagai ujung tombak dinas di masyarakat. BPJS bagi penghuni panti. Juga menghangat soal penanganan orang terlantar, pasien yang tak diketahui keluarganya, penguburan mayat tanpa identitas yang sering dimintakan ke dinas sosial kabupaten kota untuk menanganinya sementara dana untuk itu tidak ada.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  Padang pun mengusulkan agar peserta rapat sinergitas penyusunan program 2015 itu bersepakat mendukung upaya pembangunan panti multiguna.

Gunanya untuk menampung orang-orang terlantar yang tak bisa ditampung di panti yang telah ada. Tanah telah tersedia, cuma dana membangunnya sekitar Rp23 miliar masih terkendala hingga kini. (zul)